Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Perlu Langkah Diplomatik Tingkatkan Kuota Haji Indonesia

    http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_18823.jpg

    BANDUNG-Terbatasnya kuota haji dibandingkan minat jemaah haji Indonesia, membuat antrian keberangkatan calon jemaah haji ke tanah suci kian panjang, bahkan ada yang harus menunggu hingga 20 tahun. Berbagai persoalan pun terjadi, seperti adanya beberapa calon haji yang berangkat haji dengan menggunakan paspor negara lain, yaitu Filipina.

    Untuk menghindari permasalahan tersebut terulang kembali, saat ini diperlukan adanya solusi diplomatik Pemerintah Indonesia kepada negara-negara tetangga yang memang kuota hajinya tersisa sehingga Indonesia bisa memanfaatkan kuota yang tidak terserap tiap tahunnya. Hal demikian, diungkapkan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Iskan Qolba Lubis.

    “Kerja sama antara negara tetangga seperti di kawasan ASEAN sangat memungkinkan, sehingga setiap negara dapat saling mengisi kuota haji yang tidak terserap. Lebih baik dilegalkan melalui kerjasama, agar  meminimalisir kasus calon jemaah haji Indonesia yang menggunakan kuota milik negara lain,” ungkap Iskan.

    Selain kepada negara-negara ASEAN, Pemerintah diharapkan dapat melakukan langkah-langkah diplomasi kepada pemerintah Arab Saudi, untuk mengusahakan penambahan kuota haji.

    "Posisi Indonesia selama ini masih terlihat lemah di mata Arab Saudi, karena presentase kuota haji yang terbilang rendah dibanding jumlah penduduknya. Seharusnya Indonesia sebagai pengirim jemaah haji terbanyak, bisa meminta kenaikan kuota haji per tahunnya. Sehingga antrian keberangkatan calon jemaah haji tidak terlalu lama seperti sekarang," tegasnya.

    Diketahui sebanyak 177 calon jemaah haji Indonesia ditahan oleh otoritas Filipina karena berangkat ke tanah suci dengan menggunakan Paspor Filipina. Ratusan jemaah haji tersebut berangkat melalui perusahaan haji dan umrah, yang tidak terdaftar di Kementerian Agama. Saat ini, Menlu Retno Marsudi menjelaskan pihak Pemerintah Indonesia telah memberikan perlindungan maksimal kepada para WNI tersebut yang menjadi korban sindikat kejahatan. (NR)

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus