Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Indisipliner PNS Dampak Ketidakpahaman Aturan Kepegawaian

    http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_19232.jpg

    SOREANG-Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Ir.H.Sofian Nataprawira, MP membuka Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Kepegawaian bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung yang berlangsung di Bale Sawala Komplek Perkantoran Pemkab Bandung Soreang, Kamis (22/09/2016).

    "Tindakan indisipliner Pegawai Negeri Sipil (PNS) bisa terjadi akibat ketidaktahuan dan ketidakpahaman pegawai terhadap segala bentuk peraturan perundang-undangan tentang kepegawaian. Dalam upaya menjalankan fungsi pemerintahan dituntut memiliki sumber daya aparatur yang unggul, berintegritas, profesional dan berdisiplin tinggi" tegasnya.

    Sofian Nataprawira menjelaskan dalam hal pembinan kepegawaian, disiplin pegawai merupakan hal yang memerlukan perhatian khusus. Karena, kata Sofian disiplin merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya aparatur.

    “Tanpa penerapan dan penegakan peraturan disiplin, maka aspek produktivitas, efektivitas serta kredibilitas pegawai akan sulit dicapai yang pada ujungnya akan mempengaruhi kinerja pemerintahan dalam melayani kepentingan publik,” ucap Sofian.

    Sebanyak 90 PNS yang baru diangkat, menjadi peserta kegiatan yang difasilitasi Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bandung. Tampil selaku narasumber, Kepala PT.TASPEN (Tabungan Asuransi Pensiun) Persero KCU (Kantor Cabang Utama) Bandung, Yusup Permana dan jajaran pejabat BKPP Kabupaten Bandung.

    Materi yang disampaikan diantaranya mencakup tentang Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 tahun 2010 Tentang Disiplin PNS, PP Nomor 24 tahun 1976 Tentang Cuti PNS, Jaminan Kecelakaan Kerja, PP Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS serta PP Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS.

    Sofian mengungkapkan menjadi PNS saat ini masih menjadi rebutan dan impian sebagian besar masyarakat. Mengamati berbagai permasalahan PNS di media, Sofian mengatakan sejumlah pemerintah daerah banyak yang memecat PNS-nya. Ia berharap pemecatan PNS tidak sampai terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

    Oleh karenanya, Ia meminta kepada seluruh peserta agar mensyukuri dan memanfaatkan posisinya sekarang sebagai PNS dengan sebaik-baiknya. “Selama kita masih muda memiliki kemampuan berpikir, bekerja, maka pergunakan dengan sebaik-baiknya. Jaga kehormatan diri sendiri, jaga nama Pemerintah Kabupaten Bandung dengan menunjukkan kinerja yang terbaik,” pesan Sofian.

    Dalam kesempatan itu, Dia menghimbau agar PNS Kabupaten Bandung tidak hanya cerdas intelektual dan bagus kinerja saja, namun cerdas akhlak juga. “Saya tidak ingin PNS Kabupaten Bandung bodoh dalam agama. Nilai religi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai PNS harus tetap dikedepankan, bertindak bersikap sesuai tuntunan Al-Quran petunjuk seluruh umat manusia,” imbuhnya pula.

    Dalam sosialisasi tersebut terungkap, hingga September 2016 sebanyak 26 orang PNS dikenakan sanksi disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, serta pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

    Menyikapi hal ini, Kepala Bidang Pengembangan Pegawai BKPP Kabupaten Bandung Karyadi Raharjo, A.Ap, M.Si menerangkan upaya pihaknya dalam melakukan pembinaan pegawai, terutama pada para PNS yang baru diangkat.

    Langkah-langkah tersebut diantaranya, secara terus menerus melakukan sosialisasi atas ketentuan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, melakukan sidak ke setiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah), melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap disiplin PNS, penggunaan absensi finger print/sidik jari bagi PNS.

    Terkait kedisiplinan ini, lanjut Karyadi didukung pula oleh regulasi berupa Instruksi Bupati Bandung Nomor 1 tahun 2016 tentang Pelaksanaan Apel Pagi dan Penegakan Disiplin PNS di lingkungan Pemkab Bandung yang meliputi pelaksanaan dan pengendalian apel pagi pada setiap hari kerja, mentaati ketentuan hari dan jam kerja, “Serta mengoptimalkan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Disiplin bagi PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dengan ancaman tingkat sedang dan berat,” sebutnya pula.

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus