Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    CITES Perketat Perdagangan Hiu dan Pari

    http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_19442.png

    JAKARTA–Menghindari eksploitasi berlebih dan tak terkendali terhadap jenis ikan hiu dan pari, Pertemuan Para Pihak Ke-17 Konvensi Internasional Perdagangan Spesies Terancam Punah (COP 17 CITES) di Johannesburg, Afrika Selatan, 24 September-5 Oktober 2016, menyepakati untuk memasukkan jenis hiu kejen (Silky Sharks/Carcharhinus falciformis), hiu tikus (Thresher sharks/Alopias spp) dan pari mobula (Devil rays/Mobula spp) pada Daftar Apendiks II.

    WWF Indonesia menilai kesepakatan tersebut merupakan kemenangan besar dalam upaya pengelolaan pemanfaatan hiu dan pari di seluruh dunia. “Hiu dan pari banyak diburu di Indonesia, dengan masuknya jenis hiu dan pari tersebut pada Daftar Apendiks II CITES, negara anggota setuju untuk memberikan perlindungan dan pengawasan ketat terhadap perdagangannya,” ujar Bycatch & Shark Conservation Coordinator WWF Indonesia, Dwi Ariyoga Gautama, dalam rilis yang diterima jabarprov.go.id, Kamis (6/10).

    Ariyoga, dalam penjelasannya mengatakan ketiga spesies ini dicantumkan dalam daftar Apendiks II setelah diperolehnya 2/3 suara mayoritas dari negara-negara yang meratifikasi CITES.

    Untuk mendukung pengelolaan spesies hiu dan pari, tahun lalu WWF Indonesia bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menerbitkan dokumen prosiding rumusan Simposium Hiu dan Pari Indonesia. Di Indonesia, Rencana Aksi Nasional (RAN) Pengelolaan Hiu dan Pari 2016 – 2020 yang mengatur perlindungan serta perdagangan hiu dan pari telah disusun.

    Meski dalam catatan produksi hiu nasional antara tahun 2000 dan 2014 cenderung mengalami penurunan sebesar 28,30 persen, (DJPT, 2016), Indonesia pada tahun 2014 masih menjadi negara produsen hiu terbesar di dunia dengan kontribusi sebesar 16,8 persen dari total tangkapan dunia. Diketahui pula bahwa rata-rata tahunan hasil tangkapan pari mobula yang didaratkan di Lamakera, Tanjung Luar dan Cilacap selama periode tahun 2001-2014 mengalami penurunan drastis lebih dari 65 persen.

    Pelabuhan Perikanan Lampulo Aceh, Karangsong Indramayu, Cilacap, Berondong Lamongan, Muncar, Pelabuhan Benoa, dan Tanjung luar merupakan sentra-sentra pendaratan hiu terbesar di Indonesia. “Mekanisme ketelusuran produk hiu dan pari, pembatasan pintu keluar ekspor, dan pengaturan ukuran tangkap dan pendaratan secara utuh perlu difokuskan sebagai sistem kontrol perdagangan hiu,” ujarnya.

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 34 Tahun 2015 tentang perubahan Permen KKP No. 57 tahun 2014 tentang Larangan Pengeluaran Ikan Hiu Koboi (Carcharhinus longimanus) dan 3 jenis Hiu Martil (Sphyrna spp) dari Wilayah Negara Republik Indonesia Ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia.

    Peraturan tersebut, ujar Ariyoga merupakan respon dari dimasukkannya empat jenis hiu dan dua jenis pari manta, hiu koboi (oceanic whitetip) shark, 3 jenis hiu martil (scalloped hammerhead, smooth hammerhead, great hammerhead), pari manta oseanik (oceanic manta) dan pari manta karang/alfredi (reef manta), pada tahun 2014. (NR)

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus