Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    BPJSTK Adopsi Model Bisnis Sharoushi Jepang

    http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_19501.jpg

    BANDUNG-Jepang mengusung model bisnis Jimukumiai dan Sharoushi dalam mendukung akuisisi dan perluasan kepesertaan Jaminan Sosial sejak tahun 1968. Hingga kini tingkat akuisisi peserta jaminan sosial di Jepang mencapai 98%.

    Jimukumiai merupakan organisasi yang mempunyai perizinan dan sertifikasi untuk mengakuisisi peserta dan mengumpulkan iuran Jaminan Sosial di Jepang. Saat ini terdapat lebih dari 10 ribu Jimukumiai di seluruh penjuru Jepang.

    Sementara Sharoushi adalah profesi ahli atau agen yang menjadi perpanjangan tangan dari Jimukumiai di Jepang untuk melakukan proses administrasi akuisisi kepesertaan sekaligus memberikan mediasi, advokasi dan informasi tentang program dan manfaat Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan.

    Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJSTK), Agus Susanto mengatakan BPJSTK selalu berusaha menggandeng kemitraan strategis dengan berbagai pihak seperti pemerintahan dan masyarakat bahkan institusi luar negeri untuk mencapai kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan secara universal.

    “Termasuk juga bekerja sama dengan unsur masyarakat seperti model bisnis SKJS dan KJS yang diadopsi dari keberhasilan Sharoushi dan Jimukumiai di Jepang,” dalam siaran persnya, Senin (10/10).

    Sentra Konsultasi Jaminan Sosial (SKJS) dan Konsultan Jaminan Sosial (KJS) sebagai perpanjangan tangan BPJSTK sangat relevan dikembangkan di Indonesia mengingat kondisi wilayah Indonesia yang terdiri atas kepulauan dengan sebaran pekerja yang cukup luas. SKJS dan KJS yang tersebar di seluruh Indonesia akan semakin mendekatkan akses masyarakat pekerja pada program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, khususnya pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) yang mencapai 70,9 juta pekerja dari total potensi keseluruhan sebesar 122,3 juta pekerja.

    “Pendekatan yang dilakukan SKJS dan KJS akan lebih personal dan menyasar pada komunitas-komunitas yang ada di seluruh pelosok Indonesia”, jelas Agus.

    Untuk mewujudkan langkah tersebut, BPJSTK juga bersama dengan Kemenaker, Lembaga Sertifikasi Profesi, Kementerian Keuangan, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dan BAPPENAS untuk mempersiapkan kapasitas yang dibutuhkan SKJS dan KJS. jo

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus