Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Pilkada 2017, Masyarakat Tetap Jaga Kerukunan Antar Umat Beragama

    http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_19523.jpg

    BANDUNG–Anggota Komisi VIII DPR RI Yudi Kotouky berharap masyarakat Indonesia tetap menjaga kerukunan antar umat beragama, khususnya dalam menyambut Pilkada 2017 yang berlangsung secara serentak di Bulan Februari 2017 mendatang. Hal tersebut, diungkapkan Yudi dalam rilis yang diterima jabarprov.go.id, Selasa (11/10).

    Berkenaan dengan harapan tersebut, ungkap Yudi masyarakat tidak terprovokasi jika ada oknum-oknum yang berupaya untuk memecah persatuan dan kesatuan, terlebih dengan cara yang tidak santun dan beradab.

    “Komisi VIII DPR RI,  akan terus menyosialisasikan ke masyarakat akan pentingnya menjaga prinsip-prinsip demokrasi dalam menyambut Pilkada 2017. Tidak boleh ada provokasi isu SARA. Itu melanggar nilai Pancasila, kerukunan NKRI, prinsip ke-Bhinneka-an, dan semangat UUD 1945,” ujarnya.

    Diketahui, menurut data dari Bawaslu, terdapat 101 daerah (7 provinsi dan 94 kabupaten/kota) yang akan menggelar pilkada pada Bulan Februari mendatang. Dari 101 daerah tersebut, tiga provinsi yang memiliki Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) tinggi adalah Papua Barat, Aceh, dan Banten. Sedangkan Provinsi Sulawesi Barat, DKI Jakarta, Kepulauan Bangka Belitung, dan Gorontalo masuk dalam Kategori Sedang. Adapun mengenai dimensi yang diukur dari IKP tersebut adalah penyelenggaraan, kontestasi, dan partisipasi.

    “Kita bisa lihat, saat ini banyak timses ataupun simpatisan yang menggunakan media sosial untuk menjatuhkan bahkan memfitnah lawan kandidatnya. Apalagi sudah menyentuh soal etnis dan agama tertentu. Ini tidak sehat. Para paslon dan timses harus menahan diri. Pertarungan harus di tataran kebijakan, bukan soal primordial,” ucapnya.

    Oleh karena itu, tegas Yudi, Komisi VIII DPR RI akan terus bermitra dengan Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kepolisian, dan Kementerian Dalam Negeri untuk menjaga kondusifitas dalam penyelenggaraan Pilkada 2017.

    “Hal-hal yang dapat diantisipasi secara dini, harus cepat dilakukan. Masyarakat juga harus bijak menggunakan media sosial" tutupnya. (NR)

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus