Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Anggaran Kemensos Dikritisi

    http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_19613.jpg

    BANDUNG-Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Iskan Qolba Lubis dalam rilis yang diterima jabarprov.go.id, Rabu (19/10) mengkritisi kondisi anggaran Kementerian Sosial (Kemensos). Menurutnya, rencana anggaran yang disusun Kemensos untuk tahun 2017 belum mencerminkan keberpihakan kepada kalangan fakir miskin, kaum disabilitas, dan perlindungan anak.

    Atas kondisi tersebut, Komisi VIII DPR RI memahami terkait adanya upaya penghematan anggaran yang diinstruksikan Presiden, tak terkecuali di Kemensos. Namun, seharusnya penghematan itu jangan dibebankan kepada sektor yang krusial tersebut.

    “Pemangkasan anggaran jangan sampai berdampak buruk bagi pencapaian kinerja, perluasan dan jangkauan program bagi kalangan fakir miskin, kaum disabilitas, dan perlindungan anak. Seharusnya anggaran untuk mereka tidak perlu dikorbankan, karena ketiganya telah diamanahkan oleh Undang-undang untuk dilaksanakan,” tegasnya.

    Selain pemotongan terhadap tiga kategori di atas, Kemensos juga berencana memotong anggaran untuk penanggulangan bencana, sebesar sekitar 50 persen. Padahal, berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), terdapat sekitar 300 kabupaten/kota di seluruh Indonesia yang rawan terjadinya bencana.

    “Pemotongan anggaran untuk bencana ini akan menyulitkan Kementerian Sosial dalam menanggulangi bencana jika terjadi secara tiba-tiba di beberapa daerah,” imbuhnya.

    Bahkan, program RTLH (Rumah Tinggal Layak Huni) yang selama ini menjadi salah satu program penanggulangan kemiskinan nyata Kemensos di masyarakat, dialihkan ke Kementerian PU dan Perumahan Rakyat. Padahal, tegas Iskan, secara filosofi pembangunan rumah untuk program RTLH itu berbeda dengan pembangunan rumah yang selama ini gencar dilakukan Kementerian PU dan Perumahan Rakyat.

    “Dalam program RTLH yang selama ini ditangani Kemensos, filosofinya adalah pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan Fakir Miskin dengan Rehabilitasi tempat tinggal yang tidak layak huni. Bukan hanya bertujuan untuk membangun fisik seperti rumah susun yang selama ini dilakukan Kementerian PU dan Perumahan Rakyat,” ujar Iskan mengakhiri keterangannya. (NR)

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus