Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Legislatif Jabar Kritisi LKPJ Gubernur Jabar Tahun 2010

    http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/foto-lkpj.jpg

     

    Gubernur Jabar, H. Ahmad Heryawan secara resmi telah menyampaikan LKPJ Gubernur Jabar tahun 2010, di hadapan anggota legislative Jabar, yang berlangsung dalam sidang paripurna DPRD Jabar.
     
    Dari laporan yang disampaikan dalam sidang paripurna tersebut, ada beberapa hal yang perlu dikritisi. Hal demikian, diungkapkan masing-masing anggota Fraksi Demokrat Helmi Attamimi dan anggota Fraksi Gerindra, Humar Dani dalam keterangannya kepada jabarprov.go.id (25/3).
     
    Menurut Helmi, dengan volume APBD Provinsi Jabar tahun 2010 yang mencapai kurang lebih Rp.10 triliun lebih, idealnya kenaikan IPM dapat mencapai 1 point lebih.Kenyataannya, hanya dicapai 0,44 point. Hal ini menunjukkan program pembangunan di Jabar sepanjang tahun 2010 masih ada kelemahan.
     
    Kelemahan tersebut, diantaranya dalam perencanaan IPM tentunya harus melibatkan dan bersinergi dengan 26 Kabupaten/Kota di Jabar, dengan pencapaian kenaikan IPM seperti itu dan diyakini tiap Kabupaten/Kota yang variatif sinergitas yang diharapkan belum tercapai.
     
    Dari indikator pencapaian IPM yang meliputi aspek pendidikan, kesehatan dan daya beli, dengan volume APBD sebesar Rp. 9 triliun lebih seharusnya dapat menjadi stimulus untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan masih posisi kenaikan IPM sebesar 0,44 point tingkat kesejahteraan masyarakat belum meningkat sesuai dengan  yang diharapkan.
     
    Di sisi lain, kinerja BUMD dalam rangka memacu peningkatan kesra belum memenuhi harapan karena dari bidang usaha yang dikelola BUMD masih sedikit yang mampu memperluas atau menambah tenaga kerja kepada masyarakat yang berada di sekitar lokasi usaha.
     
    Kemajuan pembangunan sebagaimana dilaporkan dalam LKPJ Gubernur tahun 2010, juga ada yang dinilai positif, yaitu meningkatnya pendapatan daerah, yang tentunya berkorelasi dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak mengingat sumbangsih terbesar pendapatan diperoleh dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
     
    Kritik lainnya diungkapkan Anggota Fraksi Gerindra  Humar Dani. Menurutnya, laporan tentang keberhasilan pembangunan ada beberapa hal yang patut dipertanyakan.
     
    Hal yang penting dipertanyakan diantaranya laporan menurunya jumlah angka kemiskinan yang dilaporkan dalam LKPJ Gubernur tahun 2010 menurun 0,69%. Atas laporan tersebut patut dipertanyakan bagaimana program pemerintah untuk mengatasi maraknya anak jalanan serta penangan rumah-rumah yang tidak layak huni. Program tersebut, dinilai merupakan program prioritas dalam rangka pengentasan kemiskinan me ngingat untuk korban gempa saja di Pangalengan, Kabupaten Bandung masih ada 130 KK yang hingga saat ini belum mendapatkan tempat tinggal yang layak.
     
    Hal lain yang patut dipertanyakan adalah perlindungan TKI khususnya di Arab Saudi, dimana hingga saat ini kasus demi kasus masih kita dengar nasib memilukan yang melanda naker asal Jabar.
     
    Laporan kemajuan di sektor pertanian juga penting untuk dibuktikan kebenarannya , yaitu apa mungkin pencapaian produksi beras terus meningkat di saat alih fungsi sawah terus meningkat yang belum disertai dengan kebijakan dibukanya lahan baru areal sawah.
     
    Harapannya, ujar Humar jika Jabar terbukti sukses mewujudkan kemajuan di sector pertanian, dalam rangka perbaikan ke depan perlu dibentuk BUMD yang khusus mengelola pertanian. (Nur)
           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus