Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Rapat Paripurna DPRD Kab. Subang

    http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_19808.jpg

    SUBANG-Di Ruang Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Subang diadakan Rapat Paripurna dengan Agenda Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Nota Pengantar KUA-PPAS Tahun 2017 dan Raperda Bangunan Gedung, Senin (31/10/2016).

    Rapat Paripurna di awali penyampaian pandangan dari fraksi PDI Perjuangan bahwa tentang pembangunan di Kabupaten Subang terutama fasilitas kesehatan di wilayah utara Kabupaten Subang perlu ditingkatkan. Selain itu fraksi PDI Perjuangan meminta penjelasan atas program yang sudah dijalankan sesuai dengan program GAPURA sudah sejauh mana hasil yang sudah diharapkan juga himbauan disampaikan pada eksekutif lebih perhatian terhadap jasa honorer sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya berdasarkan kepada aturan dan regulasi yang ada.
     
    Pandangan selanjutnya disampaikan oleh Fraksi Golkar menyampaikan tentang peningkatan TPP sebesar 100% harus di ikuti dengan kinerja yang lebih baik juga, berkaitan dengan pembangunan gedung diharapkan sesuai dengan kebutuhan dalam menunjang peningkatan kinerja. Pandangan umum dari fraksi PKS penempatan pejabat sesuai dengan keahlian dengan harapan dapat meningkatkan kinerja yang lebih baik, selain itu juga meminta pada eksekutif untuk mempersiapkan laporan administrasi sesuai kegiatan yang sudah dilakukan sehingga tidak terjadi lagi opini disclaimer pada Kabupaten Subang.
     
    Pandangan umum terhadap bangunan gedung harus memenuhi aturan teknis dan administrasi. Pandangan fraksi Demokrat menyampaikan pendapatan daerah yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan dan tentang Raperda Pembangunan Gedung perlu penataan ruang tetang pembangunan gedung. Pandangan umum dari Fraksi Gerindra terhadap kenaikan TPP 100% mengapresiasi sehingga harapannya Plt. Bupati dapat menginstruksikan dalam  meningkatkan kinerja apatur pemerintah lebih optimal.
     
    Sedangkan pandangan umum fraksi PKB menyampaikan bahwa pertanyaan tentang proyeksi pendapatan daerah dilakukan seperti apa. Tanggapan terhadap pembangunan gedung diharapkan hal teknis dalam pembangunan gedung. Pandangan Fraksi PAN mohon penjelasan tentang penggunaan dana pendapatan daerah sesuai dengan kenaikan dari PAD tersebut dan tentang Raperda pembangunan disarankan untuk dibahas pansus pembangunan gedung. Dan yang terakhir pandangan umum fraksi Restorasi Nurani menyampaikan proyeksi peningkatan PAD perlu penjelasan dan penataan pembangunan sangat penting dan agar dibahas lebih lanjut. [HUMAS]

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus