Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    79 Pejabat Pemprov Jabar Belum Lapor LHKPN

    http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_19843.jpg

    BANDUNG-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melansir tingkat kepatuhan pejabat Pemprov Jabar mengisi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) baru 60%.

    Sekda Jabar Iwa Karniwa mengatakan data terbaru dari KPK akan kembali diperbaharui pihaknya dalam waktu dekat. Menurutnya dari jumlah wajib LHKPN Pemprov Jabar sebanyak 188 orang, saat ini masih ada 79 orang atau 42,2% yang belum melapor.

    “Kita sudah perintahkan Biro Organisasi untuk menyisir, melakukan update dan lapor ke KPK,” katanya di Bappeda Jabar, Bandung, Kamis (3/11).

    Menurutnya jika hasil penyisiran oleh Biro Organisasi selesai, maka dalam waktu dekat penyampaian LHKPN oleh 79 pejabat bisa selesai dalam waktu dekat. Pihaknya menargetkan menjelang pengumuman pada 9 Desember oleh KPK nanti, tingkat kepatuhan sudah mencapai 95%.

    Iwa mengaku belum mengetahui siapa saja beberapa pejabat seperti eselon II, III dan IV serta pejabat fungsional yang masih belum melaporkan. Termasuk sejumlah PNS di Dispenda Jabar.

    “Kita akan lacak satu persatu, sampai nama dan jabatannya, kemarin kita fokus data lama, padahal data mutasi terbaru sudah ada,” paparnya.

    Masih rendahnya tingkat kepatuhan karena belakangan ada sejumlah proses mutasi dan rotasi yang berlangsung di Pemprov Jabar. Pihaknya juga mengaku akan mengingatkan langsung pada para pejabat yang belum melapor.

    “Nanti siapa saja yang belum dikasih jangka waktu seminggu harus beres. Kalau ini tidak beres, karena ini bagian dari laporan kinerja, maka diusulkan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) nya nanti tidak dicairkan. Jadi akhir November harus beres semuanya,” pungkasnya. (Pun)

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus