Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Inilah 8 Langkah Atasi Banjir Bandung

    http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_20027.jpg

    BANDUNG-Untuk mengendalikan banjir di kawasan hulu sungai Citarum, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum sudah menyiapkan sejumlah strateginya. Penanganan terhadap banjir dilakukam agar sejumlah kawasan seperti Kecamatan Baleendah, Bojongsoang dan Rancaekek di Kabupaten Bandung tidak lagi terkena dampak dari meluapnya sungai Citarum.

    Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum, Yudha Mediawan, mengatakan ada sebuah skema yang dibuat sebagai pengendalian banjir Sungai Citarum. Dalam skema itu setidaknya terdapat delapan upaya yang bisa dilakukan untuk mengendalikan banjir.

    "Ya, ada delapan upaya pengendalian banjir dalam skema yang kami buat dalam rentang waktu dari 2016 hingga 2020," ujar Yudha saat ditemui dalam acara 'Seminar Solusi Penanggulangan Banjir Citarum' di Grand Royal Panghegar Hotel, Selasa (15/11).

    Delapan upaya tersebut adalah pembangunan Bendungan Sadawarna, pembangunan Kolam Retensi Cieunteung di Kabupaten Bandung, pembangunan Floodway Cisangkuy di Kabupaten Bandung, dan normalisasi empat anak sungai di Citarum Hulu.

    Selanjutnya adalah normalisasi Sungai Cilember dan Sungai Cibeureum, perbaikan tebing-tebing sungai di Citarum Hilir, pembuatan Terowongan Nanjung dan OP sungai, bendungan, bendung, pompa banjir.

    "Penanganan banjir diperlukan upaya struktural tetap yang dilakukan dengan tidak meninggalkan upaya non struktural yang terintegrasi," ujar Yudha dalam acara yang diselenggarakan oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Jabar, Masyarakat Hidrologi Indonesia (MHI), dan BBWS Citarum itu.

    Tak hanya itu, penanganan banjir lainnya juga menyangkut kemauan politik, kepemimpinan yang kuat dan komitmen pimpinan, serta integrasi kegiatan antar pemangku kepentingan dan para pihak di wilayah cekungan Bandung melalui RAM-IP (Rencana Aksi Multipihak-Implementasi Pekerjaan) yang dikoordinir oleh Gubernur. (Pun)

     

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus