Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Jabar Sudah Integrasikan BPJS Kesehatan dengan JKN-KIS

    http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_20107.jpg

    JAKARTA-Program BPJS Kesehatan kini telah terintegrasi dengan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Hal ini penting, sehingga bagi para peserta BPJS Kesehatan maupun JKN-KIS juga akan menerima manfaat pelayanan kesehatan yang sama dari negara.

    Provinsi Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia, mencapai 46,7 juta jiwa terbagi ke dalam 27 kabupaten/kota. Dan 23 kabupaten/kota telah mengintegrasikan program BPJS Kesehatan dengan JKN-KIS, yang mencapai 69% atau 28 juta jiwa dari total jumlah penduduk Jawa Barat telah ikut serta dalam program jaminan kesehatan ini. Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) mengungkapkan hal tersebut dalam acara "Inspiring Moment, Bincang BPJS Kesehatan dan JKN-KIS" yang digelar oleh BPJS Kesehatan di Ballroom Hotel Grand Mercure, Kemayoran, Jl. H. Benyamin Sueb Kav. B-6 Jakarta Pusat, Senin malam (21/11/2016).

    "Dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat kita sudah ada 24 kabupaten/kota, tinggal tiga kabupaten/kota yang belum terintegrasi BPJS Kesehatan dengan JKN-KIS," kata Aher dalam acara tersebut.

    Aher pun mengatakan pihaknya akan segera dan berkomitmen untuk mengintegrasikan program jaminan kesehatan ini di tiga daerah, yaitu Kabupaten Majalengka, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Cianjur.

    Lebih lanjut, Aher juga menambahkan ketiga daerah tersebut saat ini masih dalam proses integrasi dan ditargetkan tahun ini seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat akan terintegrasi dalam program jaminan kesehatan.

    "Kita kendalanya meyakinkan masyarakat ya. Kan ada masyarakat mandiri yang belum masuk menjadi anggota, tapi saya kira dengan terus-menerus kita melakukan sosialisasi. Pada intinya adalah ketika kita menjadi anggota, membayar asuransi BPJS Kesehatan, manakala kita sehat akan selalu membantu yang sakit dan kemudian kalau kita yang sakit akan dibantu oleh orang yang sehat," jelas Aher usai acara.

    Pemprov Jawa Barat pun bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota untuk mendukung program BPJS Kesehatan ini, karena dinilai telah memberikan banyak manfaat untuk masyarakat. Aher menjelaskan sistem anggaran BPJS Kesehatan di Jawa Barat sebesar 40% diantaranya berasal dari anggaran provinsi dan 60% ditanggung anggaran pemerintah kabupatan/kota. Sementara biaya yang dikeluarkan oleh Jawa Barat untuk mengintegrasikan kedua program jaminan kesehatan ini mencapai Rp 250 - Rp 300 Miliar.

    "Kami bergotong royong dengan kabupaten/kota dengan sistem tanggung rente," ujar Aher di hadapan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tjahyo Kumolo yang juga hadir pada kesempatan ini.

    Program BPJS Kesehatan telah bergulir sejak Januari 2014 lalu. Secara nasional, hingga saat ini sudah tercatat sebanyak 170,9 juta jiwa atau kurang lebih 70% dari total jumlah penduduk Indonesia sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Namun, dari 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia, 378 kabupaten/kota di 32 provinsi telah mengintegrasikan BPJS Kesehatan - JKN-KIS dengan jumlah peserta mencapai 15,1 juta jiwa dan 136 kabupaten/kota belum mengintegrasikannya.

     

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus