Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Program JKN Diakui Masih Ada Kendala

    http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_20108.jpg

    JAKARTA-Mendagri Tjahyo Kumolo mengakui bahwa masih ada berbagai kendala dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan ini. Seperti masih bayak masyarakat yang belum memahani tentang prosedur jaminan kesehatan, pelayanan tingkat pratama yang belum maksimal, fasilitas kesehatan yang belum memenuhi standar, serta jumlah dokter yang belum ideal.

    Mendagri pun meminta agar pemerintah daerah bisa memaksimalkan program jaminan kesehatan ini kepada masyarajat, serta memperbaiki segala kendala yang ada melaLui inovasi dan upaya lainnya. Untuk itu, dia pun berharap agar progran jaminan kesehatan ini menjadi perhatian penuh setiap pemerintah daerah.

    Hal demikian diungkapkan Mendagri Cahyo Kumolo saat memberikan sambutan pada acara Bincang BPJS, Ballroom Hotel Grand Mercure, Kemayoran, Jl. H. Benyamin Sueb Kav. B-6 Jakarta Pusat, Senin malam (21/11/2016).

    "10 persen dari APBD di setiap daerah dianggarkan untuk program Jaminan Kesehatan. Dan masalah kesehatan harus sudah menjadi perhatian para gubernur dan bupati/walikota," pinta Mendagri.

    "Saya minta para Gubenur, Bupati/Walikota untuk mendukung pengintegrasian program ini, untuk memperlancar dan memperbaiki kualitas pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau, nyaman, dan dapat diterima oleh masyarakat," tambahnya.

    Dari total APBD secara nasional, yaitu  Rp 1,073 Triliun sebanyak 15,1% atau Rp 126,89 Triliun diantaranya untuk belanja di bidang kesehatan. Porsi terbesar dari jumlah tersebut ada di Provinsi Jawa Barat karena memiliki jumlah penduduk terbanyak. Sementara total belanja pemerintah kabupaten/kota seluruh Indonesia mencapai Rp 629,3 Triliun. Untuk belanja kesehatan di kabupaten seluruh di Indonesia sebanyak 16,84% atau Rp 9,1 Triliun. Dan untuk pemerintah kota belanja kesehatannya mencapai 17,21% atau Rp 19,2 Triliun.

     

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus