Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Rakor Wasdanas 2016, Mendagri Tekankan Tiga Hal

    http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_20223.JPG

    JAKARTA-Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar menghadiri Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tingkat Nasional atau Rakor Wasdanas Tahun 2016 di Hotel Borobudur, Jl. Lapangan Banteng Selatan No. 1, Pasar Baru, Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, Selasa (29/11/16).

    Rapat ini digelar oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI terkait koordinasi dan sinergi kebijakan umum pengawasan tahun 2017, serta mensosialisasikan kebijakan strategis nasional tentang pengawasan. Untuk itu, diharapkan Rakor ini bisa menjadi sarana untuk menyatukan persepsi dan sinkronisasi, serta sosialisasi kebijakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tjahyo Kumolo dalam pembukaan rapat ini menekankan tiga hal penting terkait fokus pelaksanaan kebijakan pengawasan. Ketiga hal tersebut terangkum dalam teknis pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu: Pertama, Aparat Pengawasan Interen Pemerintah (APIP) harus bisa menentukan apakah pengawasan pengaduan masyarakat mempunyai indikasi pelanggaran administrasi atau pidana. Kedua, APIP harus mampu mencegah pungutan liar dan korupsi di instansi masing-masing. Ketiga, APIP harus mampu menjadi "early warning system" yang berorientasi pada pencegahan.

    "APIP telah menjadi kunci dalam menentukan apakah sebuah laporan atau pengaduan masyarakat berindikasi pidana atau administrasi. APIP juga dituntut untuk dapat saling berkoordinasi dengan Aparat Penegak Hukum atau APH dalam penanganan pengaduan masyarakat," kata Mendagri dalam sambutannya yang dibacakan oleh Inspektur Jenderal Kemendagri RI Sri Wahyuningsih.

    Lebih lanjut, Mendagri juga mejelaskan berbagai bentuk koordinasi yang bisa dilakukan oleh APIP bekerjasama dengan aparat penegak hukum. Bentuk koordinasi tersebut diantaranya, yaitu pemberian informasi, verifikasi, pengumpulan data dan keterangan, pemaparan hasil pemeriksaan penanganan laporan atau pengaduan masyarakat, serta bentuk koordinasi lainnya yang bisa disesuaikan dengan keperluan perundangan-undangan yang berlaku.

    "Dengan adanya koordinasi penanganan pengaduan masyarakat ini, maka diharapkan tidak ada lagi kegamangan bagi penyelenggara pemerintahan daerah untuk menjalankan tugasnya masing-masing khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah," kata Mendagri.

    "Untuk itu, saya minta kepada para Wakil Gubernur dan inspektur provinsi untuk dapat menerjemahkan bentuk-bentuk koordinasi APIP dan APH, antara lain peningkatan pemahaman APIP terkait dasar-dasar Ilmu Hukum Pidana dan Ilmu Hukum Administrasi, penambahan jumlah pemeriksaan khusus dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat dan penyelenggaraan rapat koordinasi APIP bersama kepolisian dan kejaksaan setempat agar bisa dilakukan secara periodik," paparnya.

    APIP juga diharapkan bisa berperan penting dalam pemberantasan pungutan liar. Hal ini telah diimplementasikan dalam pembentukan Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) oleh Pemerintah sesuai Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 yang telah dikukuhkan Presiden RI pada 20 Oktober 2016 lalu, dimana APIP telah mendapatkan amanat untuk melakukan pengawasan terhadap praktek pungutan liar di instansi pemerintahan.

    Selain itu, Mendagri juga telah mengeluarkan instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 180/3935/SJ/2016 tentang pengawasan pungutan liar di pemerintahan daerah tanggal 24 Oktober 2016. Dalam instruksi ini seluruh pemerintah daerah diperintahkan untuk menghentikan praktek pungutan liar, melalukan sosialisasi secara masif terhadap layanan bebas pungli, dan khusus untuk APIP diminta melakukan pengawasan terhadap 7 (tujuh) area yang berpotensi terjadinya pungli, yaitu: perizinan, hibah dan bantuan sosial, kepegawaian, pendidikan, dana desa, pelayanan publik, dan pengadaan barang dan jasa.

    "Saya berharap masing-masing inspektur bisa mengintegrasikan kegiatan pengawasannya dengan semangat pemberantasan pungli dan korupsi dan menyinergikannya dengan kegiatan Satgas Saber Pungli yang ada di tingkat provinsi dan kabupaten/kota," tukas Mendagri.

    Sementara itu, penekanan ketiga, APIP diminta untuk melakukan koordinasi pengawasan dan harus mampu mencegah terjadinya penyimpangan atau peringatan dini (early warning system) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, APIP harus merancang kegiatan pengawasannya mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga ke tahap pertanggung jawaban. Untuk itu, menurut Mendagri hal ini perlu koordinasi yang efektif antara inspektorat daerah dengan objek pemeriksaan, serta antara inspektorat daerah dengan BPK maupun dengan inspektorat jenderal kementerian/lembaga.

    "Saya tekankan prioritas kebijakan pengawasan ini bisa dijadikan acuan dalam pelaksanaan pengawasan tahun 2017," pungkas Mendagri Tjahyo Kumolo.

    Rakor Wasdanas 2016 ini dihadiri oleh 185 orang peserta. Mereka adalah para Wakil Gubernur seluruh Indonesia, para Inspektur Jenderal dan Inspektur Utama kementerian dan lembaga, Sekretaris Unit Kerja Lingkup Kemendagri, para Pejabat Tinggi Madya Pertama kementerian/lembaga/provinsi, para pejabat fungsional auditor, para pejabat fungsional umum dari Inspektorat Jenderal Kemendagri RI, para Inspektur Provinsi se-Indonesia, Sekretaris Inspektorat Provinsi, serta para Kepala Subbagian Perencanaan Inspektorat Provinsi. Selain itu, hadir pula Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai serta jajarannya

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus