Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    FKDT Jawa Barat Minta Full Day School Tidak Diterapkan

    http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_20564.jpg

    CIANJUR-Terkait rencana penerapan sekolah sehari penuh (full day school) dan lima hari dalam seminggu yang akan dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pihak FKDT Jawa Barat menolak rencana penerapan kebijakan ini.

    Hal tersebut menimbulkan kekhawatiran para pendidik Madrasah Diniyah Taksmiliyah, karena apabila diterapkan tidak akan ada waktu bagi anak-anak untuk mengaji.

    Demikian dikemukakan Ketua Forum Komunikasi Santri Diniyah Takmiliyah, Asep Eli Gunawan, di Cianjur, Rabu (21/12) saat menhadiri Pembukaan Pekan Olah Raga dan Seni Santri Diniyah Tingkat Jawa Barat.

    Lanjut Asep, “biasanya kegiatan belajar mengajar (Diniyah Taksmiliyah) dilakukan setelah kegiatan sekolah di sekolah umum. Kalau sekolah lima hari pasti anak-anak sekolahnya sampai sore, nah ngajinya kapan kalau begitu.

    Jadi, kalau bisa full day school itu tidak dilaksanakan dan jangan lima hari sekolahnya, tetap aja seperti sekarang ini agar anak-anak setelah sekolah bisa ke Madrasah Diniyah Taksmiliyah,” ucap Asep menyampaikan aspirasinya disela-sela pembukaan Porsadin, jelas Asep.

    Asep menjelaskan, Provinsi Jawa Barat memiliki Lembaga Pendidikan Diniyah Taksmiliyah sebanyak 25.663 lembaga dengan jumlah guru sebanyak 124.136 orang. Sementara jumlah santrinya mencapai 1.553.989 orang atau hampir 25% dari jumlah seluruh peserta didik yang ada di Jawa Barat.

    Lembaga pendidikan Diniyah Taksmiliyah merupakan lembaga pendidikan nonformal yang bergerak dalam kegiatan penidikam Agama Islam. Namun, menurut Ketua DPW FKDT Jawa Barat Asep Eli Gunawan, keberadaan lembaga pendidikan ini kurang diakui dan diperhatikan oleh pemerintah, padahal pendidikan agama sudah ada dalam sistem pendidikan nasional.

    “Namun, pada kesempatan ini yang kami rasakan, pertama pengakuan pemerintah ini masih kurang untuk Madrasah Diniyah Taksmiliyah. Jadi kami ini masih bagian integral dari pendidikan nasional, karena pendidikan keagamaan ini diakui dalam sistem pendidikan nasional. Kami ingin diperjuangkan agar kami diperlakukan adil sama dengan lembaga pendidikan lainnya,” pinta Asep.

    Selain itu, Asep juga berharap, agar pemerintah bisa membantu sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan belajar-mengajar Madrasah Diniyah Taksmiliyah. Seperti pembangunan ruang kelas baru, serta gaji dan insentif guru yang tidak diperoleh para guru Diniyah Taksmiliyah selama ini.

    “Tapi Alhamdulillah, tadi Pak Wakil Gubernur mengatakan bahwa di Jawa Barat ini sudah menganggarkan insentif guru Madrasah Diniyah,” kata Asep disambuat riuh peserta dan guru.

     

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus