Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Revisi PP Kepemilikan Hunian Orang Asing di Indonesia

    http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_20593.jpg

    BANDUNG–Pemerintah didesak untuk merevisi aturan orang asing/Warga Negara Asing (WNA) dapat memiliki hunian atau rumah tempat tinggal di Indonesia, sebagaimana termuat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 103/2015. Hal demikian, diungkapkan Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo, dalam rilis yang diterima jabarprov.go.id, Jumat (23/12).
     
    “Komisi V DPR RI mempertanyakan apa dasar hukumnya pembentukan PP tersebut. Kami juga ingatkan pemerintah agar substansi aturan kepemilikan properti oleh WNA tidak melanggar Undang-Undang,” ungkap Sigit.
     
    Diketahui, PP Nomor 103 Tahun 2015 tersebut mengatur tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia. Beleid/kebijaksanaan tersebut mengatur bahwa warga asing berhak memiliki hak pakai properti di Indonesia selama 30 tahun yang bisa diperpanjang 20 tahun, dan ditambah lagi selama 30 tahun.
     
    Bahkan, beleid tersebut sudah ada aturan turunannya, yaitu Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 13 Tahun 2016.
     
    Di sisi lain, Sigit mengatakan bahwa aturan atau payung hukum mengenai Hunian Orang Asing di Indonesia berdasarkan dua Undang-Undang (UU), yaitu UU Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan UU Nomor 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun (Rusun) tidak mengamanatkan PP tentang kepemilikan properti.
     
    Meskipun demikian, tambah Sigit, pada UU Nomor 1 Tahun 2011 hanya mengatur Hak Pakai Orang Asing terhadap Hunian atau Rumah Tempat Tinggal, bukan Hak Milik. Hal itu sebagaimana termuat dalam Pasal 52 UU Nomor 1 Tahun 2011, beserta Penjelasan Pasal 2 Huruf C.
     
    “UU PKP dan Rusun tidak mengamanatkan pembentukan PP tentang kepemilikan properti. Lalu dasar hukum untuk membuka keran bagi WNA untuk memiliki properti di Indonesia itu apa?. Di sisi lain, UU Agraria kita hanya memberikan hak kepemilikan berupa hak pakai. Pemerintah jangan melanggar Undang-Undang,” tegas Wakil Rakyat PKS dari Daerah Pemilihan Kota Surabaya dan Sidoarjo ini.
     
    Sigit melanjutkan dengan adanya kepemilikan properti bagi Orang Asing ini akan menimbulkan dampak negatif, yaitu semakin sulitnya masyarakat Indonesia kelas bawah untuk mendapatkan rumah. Jika orang asing bisa memiliki properti di Indonesia, dampaknya adalah terkereknya harga tanah dan bangunan.
     
    “Ini jelas akan berimbas kepada kian berkurangnya kemampuan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk membeli properti. Kebijakan ini kontra produktif dengan UU PKP dan Rusun yang mengamanatkan pemerintah untuk memberikan kemudahan pada MBR untuk mendapatkan rumah karena itu adalah hak setiap Warga Negara Indonesia (WNI),” lanjut Sigit
     
    Dampak lainnya, hal tersebut bisa saja menjadi pintu masuk penguasaan atas bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) oleh asing. Karena itu, Pemerintah harus menjelaskan dengan detil terkait aturan kepemilikan properti oleh asing. Kebijakan tersebut sangat penting, strategis dan berdampak luas bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.
     
    ”Kalau Pemerintah tidak bisa memberikan penjelasan atau diam saja, maka kami DPR RI, ujar Sigit akan mengajukan hak bertanya kepada Presiden sebagai kepala pemerintah”, tutupnya. (NR)

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus