Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    BPK Periksa Belanja Modal PON 2016

    http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_20656.jpg

    BANDUNG—Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat sudah menuntaskan pemeriksaan laporan keuangan belanja modal Pekan Olahraga Nasional (PON) 2016).

    Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa mengatakan BPK sudah beberapa pekan memeriksa terkait perbaikan internal Pemprov dimana salah satu sampel pemeriksaan adalah belanja modal PON 2016. “BPK Pamit karena subtansi pemeriksaan belanja 2016 sudah selesai, kami posisinya menunggu hasil pemeriksaan tersebut,” katanya usai exit meeting dengan BPK di Gedung Sate, Bandung, Selasa (28/12).

    Menurutnya belanja modal PON menjadi salah satu sampel yang diperiksa karena dalam APBD Jabar 2016 termasuk salah satu pos pembiayaan yang anggarannya besar. Pemeriksaan dilakukan ke Dinas Pemukiman dan Perumahan terkait pembangunan venue, lalu ke Dinas Olahraga dan Pemuda. “Kalau Disorda sendiri soal pembelian peralatan,” ujarnya.

    BPK sendiri secara umum akan memberikan masukan dalam Laporan Hasil Pemeriksaannya nanti, Iwa berharap tidak ada masalah yang signifikan karena pihaknya sudah melakukan tertib administrasi. “Insya Allah tidak akan ada masalah, di APBD 2016 salah satu yang krusial memang PON,” tuturnya.

    Sementara disinggung soal laporan pertanggungjawaban PON, Ketua Harian PB PON ini memastikan akan tuntas akhir Desember ini berbarengan dengan laporan keuangan APBD 2016. Menurutnya LPJ PON membutuhkan verifikasi pada beberapa item pembayaran. “Jadi ada yang masih diverifikasi bendahara seperti akomodasi, setelah lengkap baru akan dibayar,” pungkasnya.

    Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda (Kadisorda) Jabar Yudha Munajat mengakui pemeriksaan BPK meliputi aset yang dimiliki pihaknya dalam pelaksanaan PON.

    "Bagi kami tentu sangat senang karena kami akan tahu hal-hal yang tidak lengkap. Karena itu, kami sampaikan kepada BPK bahwa silakan periksa lebih cermat. Karena, kami juga tidak mau ada penyimpangan-penyimpangan," ujar Yudha.

     

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus