Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Penghapusan Pasal 481 dan 483 Ancam Program KB

    http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_20702.jpg

    BANDUNG-Dukungan penghapusan Pasal 481 dan 483 dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kembali disuarakan sejumlah kelompok masyarakat dalam sebuah diskusi publik yang diselenggarakan oleh AIDS Healthcare Foundation (AHF) Indonesia.

    Dalam diskusi bertajuk “Revisi KUHP Mengancam Program HIV/AIDS ?” ini, sebagian peserta menilai isi dari kedua pasal mengenai kontrasepsi itu kontraproduktif terhadap program Keluarga Berencana serta program kesehatan masyarakat lainnya, seperti kesehatan reproduksi serta pencegahan penularan HIV/AIDS di Indonesia.  

    Riki Febrian, Country Program Manager AHF Indonesia menjelaskan, pihaknya mendukung penuh penghapusan pasal 481 dan 483 dari Rancangan KUHP yang saat ini dibahas di Komisi III DPR RI.

    “Selain mengancam keberlangsungan program KB, kedua pasal itu juga berpotensi mengancam berbagai program kesehatan masyarakat seperti pencegahan penularan Infeksi Menular Seksual (IMS) dan HIV/AIDS,” ucapnya.  

    Menurut Riki, masyarakat yang menjadi kader kesehatan atau yang aktif di komunitas dan LSM sangat besar perannya dalam mensosialisasikan alat kontrasepsi atau kondom sebagai pencegah penularan penyakit seksual dan HIV dalam hubungan seks berisiko.

    “Jika mereka dipidana karena memberikan penyuluhan tentang mencegah penularan IMS dan HIV melalui penggunaan alat kontrasepsi, maka upaya pengendalian penyakit akan semakin berat,” kata Riki, dalam diskusi tentang Penghapusan Pasal 481 dan 483 dalam Rancangan KUHP, di Hotel Ibis Bandung, Rabu (28/12).  (Parno)

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus