Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Jangan Bedakan Guru Madrasah dan Guru Sekolah Umum

    http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_20813.jpg

    BANDUNG-Nasib madrasah di negeri ini memang masih memprihatinkan. Tak hanya soal sarana fisik sekolah, bahkan tunjangan bagi para pendidik di madrasah pun tidak sama bila dibandingkan dengan sekolah umum.

    Hal tersebut disampaikan Ledia Hanifa Amaliah, S.Si, M.Psi.T, anggota Komisi VIII DPR RI yang membidangi Agama, Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana rilis yang diterima jabarprov.go.id, Rabu (11/1).

    “Jutaan siswa sekolah tingkat SD, SMP, SMA di Indonesia tidak semua tertampung di sekolah umum baik negeri dan swasta. Sebagian dari anak bangsa peserta didik ini ditampung di madrasah, maka kita harus ingat bahwa madrasah adalah bagian dari penggerak sistem pendidikan Indonesia, sehingga mereka tak boleh dibeda-bedakan haknya dalam hal menerima tunjangan” katanya.

    Terkait hal tersebut Ledia menguraikan lebih lanjut, guru madrasah pun berhak atas tunjangan kinerja daerah (TKD) sebagaimana yang diterima oleh guru di sekolah umum.

    “Kalau daerah bisa menganggarkan TKD bagi pendidik di sekolah umum, hal yang sama layak diberikan kepada guru madrasah. Mereka sama berjuang bagi pendidikan anak bangsa, memberikan baktinya untuk mendampingi generasi penerus dalam tahun-tahun sekolah. Jangan biarkan ada kesenjangan antar sesama pendidik yang berdampak pada kesenjangan kesejahteraan mereka,” kata aleg FPKS ini pula.

    Secara khusus Ledia menyoroti DKI Jakarta yang bisa memberikan TKD cukup besar bagi para guru sekolah umum, antara 3 hingga 5 jutaan rupiah yang kabarnya masih akan ditingkatkan lagi di tahun-tahun mendatang.

    “DKI itu punya APBD besar, terbesar bahkan se-Indonesia, tapi nasib guru madrasahnya masih memprihatinkan karena tak tersentuh anggaran TKD” ujarnya.

    Ledia mengingatkan bahwa Undang-undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 menyamakan kedudukan jenjang pendidikan umum, agama, negeri dan swasta. “Jangan lagi ada ketidakadilan dalam hal menyediakan kesejahteraan bagi para guru” pungkasnya.

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus