Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Hadapi BPK, OPD Kab.Bandung Bentuk Tim Ad Hoc

    http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_21205.JPG

    BANDUNGKAB-Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Jawa Barat (Jabar), akan melakukan pemeriksaan pada 10 Pemerintah Daerah, tak terkecuali Kabupaten Bandung. Pemeriksaan atas belanja daerah ini akan dilakukan pada hari Rabu (8/2) besok. 

    Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung, Ir. H. Sofian Nataprawira, MP., mengharapkan agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) membentuk Tim Ad Hoc, untuk mempermudah terakomodirnya data permintaan BPK. Hal itu Ia sampaikan pada Acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Jabar di Auditorium BPK Jl. Moch. Toha No.164-Bandung, Senin (6/2).
     
    “Saya berharap OPD bisa membentuk Tim Ad Hoc untuk mengakomodir permintaan data oleh BPK. Tim ini selanjutnya akan menghimpun data, terutama kinerja mengenai manajemen aset atau Barang Milik Daerah (BMD),” ungkapnya.
     
    Lebih lanjut Sofian menjelaskan, LHP ini bertujuan untuk meningkatkan tatanan dan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan aset, baik langsung maupun hibah. Manajemen aset yang dikelola Pemerintah Daerah (PD) menurutnya harus di perhatikan sejak tahap perencanaan hingga pemeriksaan penerimaan aset dan tidak boleh main-main.
     
    “Panitia pengadaan barang tidak boleh main-main. LHP ini harus dijadikan bahan review untuk mendeteksi permasalahan, perbaikan, dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah,” imbuhnya.
     
    Pada kesempatan itu, Sofian berpesan agar seluruh OPD siap dalam menghadapi pemeriksaan dari BPK RI nanti, dia menginginkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung bisa menyajikan kapabilitas penyelenggaraan pemerintahan 2016 dengan baik dan mendapat predikat yg lebih baik pula.
     
    “Saya menginginkan Pemkab bisa menyajikan kapabilitas penyelenggaraan pemerintah sebaik mungkin, mudah-mudahan saja kali ini kita mendapat predikat lebih baik, yakni WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) untuk pelaksanaan Anggaran tahun 2016,” pungkas Sofian.

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus