Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Sumedang Dikunjungi Tim KPK

    http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_21248.jpg

    SUMEDANG-Bupati Sumedang, H. Eka Setiawan menerima tim Koordinasi dan supervisi pencegahan (korsupgah) KPK RI di Ruang Tengah Gedung Negara, Rabu (8/2/2017), didampingi Inspektorat, BPKA, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, Sekretariat Dewan, Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, dan dari Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Sumedang.

    Dikatakan Untung, salah seorang perwakilan KPK RI menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan dirinya bersama tim, merupakan tindak lanjut dari komitmen yang telah dibuat pada tahun 2015 lalu antara KPK dan Gubernur beserta para Kepala Daerah se-Jawa Barat, dimana isi dari komitmen tersebut adalah pencegahan korupsi terintegrasi di lingkungan Provinsi Jawa Barat.

    “Setelah dilaksanakannya penandatanganan pernyataan bersama tentang komitmen pencegahan korupsi terintegrasi di lingkungan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2015 lalu, kami lihat belum adanya pergerakan. Dan akhirnya, kami pun lantas mengundang para Sekda se-Jabar, tepatnya pada tanggal 3 November 2016 lalu di Bappeda Jabar terkait pelaksanaan komitmen yang telah dibuat,” paparnya.

    “Perlu juga kiranya kami sampaikan bahwa saat ini kami bergerak untuk mencoba mengubah sistem perilaku korupsi. Karena setelah kami bahas dalam rapat intern, yang sebelumnya kita banyak menangkap orang yang melakukan korupsi, tapi pada kenyataannya tidak menjadikannya kapok dan menjadi pembelajaran bagi yang lainnya. Untuk itu kami pun membuat program koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi, dengan menyoroti beberapa titik krusial yang rentan terhadap kegiatan korupsi,” imbuhnya.

    Masih menurut Untung, beberapa titik krusial yang akan disoroti KPK adalah tentang pengelolaan APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, terkait Pelayanan Perijinan yang diharapkan lebih ke arah pelayanan publik untuk masyarakat, Dana Desa, Sumber Daya Manusia (SDM) terkait Analisis Beban Kerja dan pemetaan SDM nya, dan penguatan Inspektorat khususnya pada penguatan peran Aparatur Pengawas Intern Pemerintahnya.

    Dalam hal pengelolaan APBD, dikatakan Untung dan Rustian selaku Tim Koordinasi dan Supervisi pencegahan KPK pada kesempatan tersebut, pihaknya akan memulai dari sisi perencanaan dimulainya sebuah tahapan, yang masih menurut Untung, Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) kemudian Kebijakan Umum APBD Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) yang akan dibuat dalam satu sistem untuk mengunci pada sisi perencanaan, untuk menghindari intervensi baik internal maupun eksternal.

    “Setelah kami analisis, kenapa hanya pelaksana kegiatan yang akan selalu kena apabila terjadi masalah, sedangkan para pengusul kegiatannya tidak. Namun ke depan, dengan sistem tersebut siapapun pengusulnya akan terdeteksi, baik itu dari Organisasi Perangkat Daerah terkait, Masyarakat ataupun DPRD,” ujar Untung.

    Selanjutnya, terkait pengadaan barang dan jasa, KPK telah mendorong agar seluruh pengadaan dilakukan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP), dengan dibentuknya Kelompok Kerja (Pokja) Mandiri, yang saat ini keberadaan dari Pokja Mandiri tersebut sedang diramu oleh Kemendagri untuk penempatan rumpunnya di Kemenpan RB.

    Kabupaten Sumedang sendiri telah melaksanakan dan telah berkomitmen untuk melaksanakan pencegahan dan pemberantasan korupsi di daerah dengan telah melaksanakan beberapa program. Dimulai dengan sosialisasi awal tentang pencegahan korupsi, pembentukan sistem pengendalian intern pemerintah, dan terbaru kabupaten sumedang juga telah telah melakukan MoU antara Pemkab dengan Kejaksaan Negeri Sumedang serta telah membentuk tim sapu bersih pungutan liar (saber pungli), yang bertugas untuk memberantas pungutan liar agar pelayanan terhadap masyarakat lebih baik dan memberantas korupsi dari tingkat paling bawah.

    Dikatakan Bupati Sumedang di sela penerimaan Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan KPK RI, kedatangan tim dari KPK ke wilayahnya diharapkan dapat memberikan wawasan dan pencerahan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. “Hadirnya KPK di sini tentunya diharapkan bisa memberikan pengarahan bagi kami, dalam hal pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan agar tidak keluar dari jalur sehingga akan bertentangan dengan aturan, sehingga perjalanan pelayanan pemerintahan di Sumedang akan lebih baik lagi,” ucap Bupati.

    Di akhir acara, Bupati Sumedang memerintahkan kepada SKPD yang hadir agar dapat berdiskusi dan terbuka sehingga tidak ada kesalahan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) serta menyarankan agar mengikuti dan melaksanakan arahan dari tim KPK RI.

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus