Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Sekda Alirahman : PPK Harus memahami karakteristik spesifikasi barang/jasa

    http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_21695.jpg

    GARUT- Kasus yang paling banyak menimpa pelaksanaan pengadaan barang/jasa salah satu penyebabnya terletak pada penyusunan HPS (Harga Perkiraan Sendiri). Maka, selain harus memahami karakteristik spesifikasi barang/jasa yang akan diadakan, PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) juga harus mengetahui sumber dari barang/jasa tersebut.
     
    Sekretaris Daerah Kabupaten garut, H. Iman Alirahman, SH., M.Si, dihadapan 50 orang peserta Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa, Rabu (1/3/2017), di Hotel Sabda Alam Cipanas Garut, mengungkapkan, yang paling sering terjadi,  PPK  menyerahkan perhitungan HPS  kepada penyedia barang/jasa yang melipatgandakan harga tersebut untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok. PPK langsung mengambil harga tersebut tanpa melakukan check and recheck lagi. Akibatnya, pada saat pengadaan selesai dan dilakukan pemeriksanaan oleh aparat hukum, ditemukan mark-up harga dan mengakibatkan kerugian negara. Lagi-lagi karena ketidaktahuan dan keinginan kerja cepat dan tidak teliti menjerumuskan PPK ke ranah hukum.
     
    Untuk itu Iman mengingatkan jajaran PPK agar tetap mengedepankan aturan main yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Peraturan Presiden  Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, pada pasal 11, menegaskan bahwa tugas PPK adalah menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang salah satunya adalah berkaitan dengan spesifikasi teknis Barang/Jasa, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan rancangan kontrak.
     
    Salah satu langkah pencegahan korupsi dari 7 langkah yang ada, adalah bagaimana membenahi pengadaan barang dan jasa. Menurut Sekda, segala upaya terus dilakukan oleh pemerintah, yakni Pemerintah mengeluarkan serangkaian kebijakan baru melalui Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 dengan berbagai penyempurnaan melalui perubahan pertama Perpres Nomor 65 tahun 2011 dan terakhir Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 merupakan perubahan ke-dua, Perpres No. 172 tahun 2014 dan terakhir Perpres No.4 Tahun 2015.
     
    Upaya ini, menurut Iman, tiada lain adalah bagaimana agar semua proses pengadaan ini berujung dampak bagi kesejahteraan masyarakat. Maka PPK hendaknya memiliki skill dan penguasaan penuh dalam tugasnya sebagai pejabat pengadaan barang dan jasa. Maka bimtek ini tidak hanya cukup sekali diselenggarakan, mengingat tugas tersebut sebagai tujuan awal dalam pelaksanaan barang dan Jasa.
     
    Menurut Kepala bagia Layanan ULP, H. Muksin, Bimbingan Teknis ini diikuti 50 orang PPK dan Tim Amazing, bertujuan mengoptimalkan peran PPK dalam pengadaan barang dan Jasa.

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus