Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    DPRD Jabar Rekomendasikan Perbaikan LKPJ Gubernur Tahun 2010

    http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/Lkpj23.jpg

     

    BANDUNG-Sehubungan dengan penyampaian LKPJ Gubernur tahun 2010, DPRD Jabar telah melakukan pembahasan, atas proses pembahasan tersebut , pada sidang paripurna yang berlangsung Selasa malam (26/4), DPRD Jabar merekomendasikan berbagai catatan perbaikan atas LKPJ Gubernur Tahun 2010
     
    Pansus LKPJ yang dibacakan Selly, mengungkapkan beberapa rekomendasi. Pertama, Gubernur sebagai Kepala Daerah diminta untuk meningkatkan kinerjanya dalam kerangka implementasi program pembangunan yang lebih berpihak kepada kepentingan dan peningkatan kesejahteraan rakyat, yaitu dengan cara pengalokasikan anggaran yang lebih fokus pada belanja langsung yang menyangkut hajat hidup dan kebutuhan dasar rakyat Jabar.
     
    Kedua, Pemprov. Jabar diharapkan dapat lebih berperan sebagai fungsi koordinasi dalam akselerasi implementasi anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat hingga Pemkab/Pemkot. Ketiga, perlu adanya mekanisme yang jelas tentang bantuan Gubernur, dalam upaya akselerasi pencapaian IPM secara merata di Jabar.
     
    Kelima, perlu adanya pola anggaran yang menjadi stimulan sehingga menumbuhkan partisipasi masyarakat seperti desa peradaban dan desa mandiri pangan. Keenam, Pemprov. Jabar diminta memperjelas alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dan leading sektor yang berpengaruh terhadp upaya pencapaian target indek pendidikan.
     
    Ketujuh, sambung Selly diharapkan aktif dalam melakukan sosialisasi informasi LPPD kepada masyarakat dengan mempertimbangkan transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan UU 14 Tahun 2008  tentang Keterbukaan Informasi Publik.
     
    Kedelapan, Dinkes Jabar harus melakukan koordinasi untuk memastikan bahwa upaya peningkatan kesehatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota harus disesuaikan dengan target yang dicanangkan oleh Provinsi Jabar.
     
    Kesembilan, kondisi kritis lingkungan Jabar tidak hanya ditindaklanjuti dengan kegiatan koordinasi namun diharapkan segera dilakukan tindakan nyata dalam menangani berbagai pencemaran lingkungan.
    Kesepuluh, Pemprov. Jabar perlu melakukan kajian ulang terhadap kinerja sebagai dampak dari TPP. Kesebelas, perlu ada regulasi yang mendorong iklim investasi yang lebih memprioritaskan pada pereekonomian sektor riil. Selanjutnya, ujar Selly dalam perubahan APBD Provinsi Jabar tahun 2011 Gubernur dapat menambahkan alokasi untuk pelayanan kesehatan sehingga dapat memenuhi kewajibannya. (Nur).
           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus