Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Riwantoro: Pemotongan Rantai Pasar Untuk Stabilisasi Harga Pangan

    http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_22021.jpg

    SUMEDANG–Untuk mengatasi persoalan harga dan pasokan pangan, sejak 2016 Pemerintah telah menggulirkan program Toko Tani Indonesia (TTI). TTI adalah sebuah proses pemotongan mata rantai distribusi pangan dari petani hingga ke tangan konsumen. Melalui TTI mata rantai distribusi dipangkas menjadi hanya tiga rantai. Mulai dari petani (anggota Gapoktan) – Gapoktan membeli bahan pangan dari anggota (petani) – Gapoktan menjual kepada TTI – dan TTI akan memasarkan langsung ke masyarakat.
     
    Hal tersebut mengemuka pada pertemuan dalam Temu Teknis Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) melalui Toko Tani Indonesia (TTI) yang dibuka oleh Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar yang juga dihadiri para petani di Hotel Puri Khatulistiwa, Jl. Raya Jatinangor Km 20, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Minggu malam (19/3).

    “Toko Tani Indonesia sendiri sebuah proses. Jadi proses distribusi pangan dari petani hingga konsumen, yang dalam sehari-hari bisa delapan atau sembilan rantai, tetapi dengan TTI ini hanya dengan tiga rantai sudah cukup. Artinya disana ada pemotongan rantai pasar. Dari Gapoktan ke TTI dari TTI kemudian langsung ke konsumen,” ujar Riwantoro, Kepala Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI yang turut hadir pada acara pembukaan.
     
    Melalui program ini, Pemerintah berharap bisa mengurangi disparitas harga yang selama ini sangat tinggi, antara harga petani dan harga konsumen. Riwantoro menjelaskan ada tiga alasan TTI ini digulirkan. Pertama, pemerintah ingin membantu petani melalui Gapoktan dimana kondisi harga biasanya jatuh ketika masa panen. Kedua, untuk melancarkan arus pasokan pangan hingga ke konsumen. Karena sering terjadi ketika tidak masa panen pasokan ke konsumen terhambat, dampaknya harga menjadi tinggi. Ketiga, diharapkan melalui TTI ini konsumen akan mendapat harga bahan pangan yang terjangkau namun berkualitas baik.
     
    Tahun ini hanya 406 Gapoktan yang difasilitasi oleh Pemerintah secara nasional dan 123 diantaranya ada di Jawa Barat. Sementara itu, Pemerintah pusat menargetkan bisa membangun TTI sebanyak 1.000 dengan fokus di Jabodetabek pada tahun ini. “Kenapa Jabodetabek?. Tahun lalu kita mulai TTI dengan 1.000 di 32 provinsi. Setelah kita evaluasi ternyata barometer harga, pasokan ada di DKI, sehingga DKI dan sekitarnyalah yang kemudian akan kita atasi permasalahan yang ada,” kata Riwantoro.
     
    Pada 2017 Jawa Barat mendapatkan dana bantuan Pemerintah untuk mendukung Program PUPM, yaitu sebanyak 123 unit Lembaga Usaha Pangan Masyarakat (LUPM) atau lembaga Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) atau Kelompok Tani (Poktan), sedangkan pada Tahun 2016 sebanyak 77 unit. Jumlah TTI ditargetkan sebanyak 250 Toko yang tersebar di Depok, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi, serta sejumlah TTI yang berada di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
     
    Lembaga Gapoktan/Poktan diberikan bantuan dana untuk membeli gabah dari para petani sekitar, dengan harga pembelian minimal sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP), yakni Rp 3.700 per kilogram Gabah Kering Panen (GKP). Gapoktan/Poktan melakukan pengolahan sesuai grade atau kelas beras Premium, untuk selanjutnya dijual kepada TTI dengan nilai harga di bawah harga pasar yang berlaku.
     
    Temu Teknis PUPM melalui TTI ini digelar dalam rangka sosialisasi program kepada pemangku kepentingan ketahanan pangan provinsi dan kabupaten/kota, masyarakat petani, dan pelaku perdagangan komoditas pangan se-Jawa Barat. Selain itu, sebagai ajang pertemuan antara Gabungan Kelompok/Kelompok Tani sebagai produsen dengan Pedagang Komoditi Pangan sebagai Toko Tani Indonesia (konsumen).

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus