Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Pembinaan Desa dan Kelurahan Sadar Hukum Tahun 2017

    http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_22048.jpg

    SUMEDANG-Sekretaris Daerah Zaenal Alimin, membuka Pembinaan Desa dan Kelurahan Sadar Hukum Tingkat Kabupaten Sumedang Tahun 2017, yang dihadiri Kasubag Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum Setda Provinsi Jawa Barat DR. H Muhammad Supriadi, SH.MH, Bagian Hukum serta diikuti oleh 50 Desa dan Kelurahan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, pada selasa (21/3) di  Aula Tampomas Setda Kabupaten Sumedang.

    Dalam Laporan panitia yang disampaikan Beni Ruhiman mengatakan, sebelum dilaksanakan penilaian Desa/Kelurahan sadar hukum diawali dengan penyuluhan hukum berupa pembinaan kepada aparat Desa/Kelurahan dan kecamatan kemudian akan diusulkan ke tingkat Provinsi Jawa Barat setelah memenuhi kriteria Desa/Kelurahan dan Kecamatan sesuai dengan dasar hukum undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, peraturan Presiden nomor 1 tahun 2007 tentang pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan, peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat nomor 9 tahun 2016 tentang anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun anggaran 2017, peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan HAM nomor PHN.03.05-73 tahun 2008 tentang pembentukan dan pembinaan keluarga sadar hukum dan Desa/Kelurahan sadar hukum, peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 83 tahun 2009 tentang penyuluhan hukum di Jawa Barat, serta keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 180.41/kep.49-HukHam/2013 tentang tim penyuluhan hukum terpadu.

    Tujuan pembinaan adalah untuk mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik, sehingga setiap anggota masyarakat dan aparat desa/kelurahan menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya, serta mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh dan taat terhadap hukum demi tegaknya supremasi hukum,. 

    Narasumber terdiri atas Kepolisian Daerah Jawa Barat, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, dan Kanwil Kementrian Hukum dan HAM Jawa Barat. Materi yang disampaikan meliputi Pajak Bumi dan Bangunan, dan Undang-undang tentang Perkawinan, Tipikor khususnya terkait dengan Pengelolaan Keuangan Desa, serta Pencegahan dan penanggulangan terjadinya Kriminalitas dan Narkoba. 

    Sekretaris Daerah Zaenal Alimin ketika membuka acara menyampaikan, sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum, Bupati harus menetapkan terlebih dahulu Desa/Kelurahan Binaan untuk terus dibina sampai terpenuhinya kriteria Desa/Kelurahan Sadar Hukum. “Kriteria tersebut antara lain pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mencapai 90 %, tidak terdapat perkawinan di bawah umur, angka kriminalitas rendah, tidak terdapat kasus penjualan manusia (trafficking), KDRT dan rendahnya atau tidak adanya kasus Narkoba,” ujarnya.

    Dikatakan, esensi dasar dari penyelenggaraan program Desa/Kelurahan Sadar Hukum adalah untuk menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat sehingga terbentuk budaya sadar hukum di masyarakat. “Program yang sudah berjalan sejak Tahun 1993 ini telah mampu memberikan dampak positif bagi warga dan sudah melahirkan banyak Desa Sadar Hukum di Indonesia, termasuk di Provinsi Jawa Barat dan tentunya di Kabupaten Sumedang,” tuturnya.

    Sekda juga mengingatkan bahwa gelar Desa Sadar Hukum sifatnya tidak abadi karena akan ada evaluasi apakah masih memenuhi kriteria ataupun tidak. “ karena kesadaran hukum sama dengan beragama dengan demikian harus muncul atas dasar kesadaran sendiri, kesadaran pengalaman dan kesadaran pemaksaan, mengingat sumedang dari 26 Kecamatan, 270 Desa dan 7 Kelurahan, sedangkan jumlah desa yang sudah ditetapkan sebagai Desa/Kelurahan sadar hukum terdiri dari 150 Desa dan 1 Kelurahan, oleh karena itu Desa/Kelurahan yang telah menyandang dan telah diresmikan sebagai Desa Sadar Hukum minimal harus bisa mempertahankan,” ucapnya.

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus