Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Rakor Aksi Pencegahan Korupsi di Sumedang

    http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_22076.jpg

    SUMEDANG-Hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 dilaksanakan Rapat Koordinasi Awal Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2017 Tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah, para Asisten, Staf Ahli Bupati, para kepala SKPD, para Camat, serta para pejabat lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang.

    Dalam laporannya Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappppeda), Drs. H. Sanusi Mawi, M.Si, mengatakan, kegiatan rapat ini dilaksanakan sebagai dasar Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017 serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 356/4429/SJ tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017.

    Dalam rangka melaporkan hasil rapat di Provinsi Jawa Barat dengan seluruh Kepala Bappppeda Se-Jawa Barat, yaitu 4 point penting Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) untuk Pemerintah Daerah diantarannya :
    1.    Pelimpahan seluruh kewenangan penerbitan izin dan non izin di daerah serta pengintegrasian layanan perizinan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
    2.    Pembentukan dan penguatan tugas pokok dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan Pembantu.
    3.    Transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa.
    4.    Transparansi dan akuntabilitas penyaluran serta penggunaan dana hibah dan bantuan sosial
    Selanjutnya Untuk mekanisme pelaporan Aksi PPK dilaksanakan melalui website Portal Kantor Staf Presiden https://serambi.ksp.go.id, setelah sebelumnya data diverifikasi oleh Inspektorat Kabupaten.

    Dalam arahannya Sekda Zaenal menyampaikan, terkait dengan koordinasi, supervisi dan pencegahan sangat penting untuk ditindaklanjuti. “Korupsi pada dasarnya terjadi karena pelanggaran dari sebuah ketentuan pola hidup terutama yang berhubungan dengan barang jasa atau financial anggaran, oleh karena itu, hal ini merupakan program KPK yang harus ditindaklanjuti dan perlu kecerdasan serta keberanian untuk mengkoreksi agar PAD Kabupaten Sumedang bisa meningkat signifikan,” ungkap Zaenal.

    Kemudian Sekda mengatakan untuk sekretariat PPK ini berada di Bappppeda sesuai dengan arahan KPK. “Maksudnya adalah karena dimulai dari upaya untuk mengkoordinasikan supervisi proses musrenbang ke RKPD dan proses-proses yang lainnya dan selanjutnya melibatkan juga inspektorat, oleh karena itu diharapkan Bappppeda ada ruangan khusus untuk sekretariat PPK,” tuturnya. 

    Di akhir arahannya Sekda menekankan pentingnya untuk melakukan antisipasi terjadinya korupsi untuk bisa melaksanakan dan memanfaatkan format arahan dari KPK dengan baik.

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus