Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Pemerintah Batasi Kuota Transportasi Umum

    http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_22147.jpg

    BANDUNG-Pemerintah melalui Kementrian Perhubungan (Kemenhub) membatasi jumlah atau kuota transportasi umum guna mengantisipasi kepadatan kedaraan di jalan raya.

    Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Puji Hartanto Iskandar mengatakan pihaknya sudah melakukan pembatasan kuota terhadap taksi resmi.

    "Kalau tidak dibatasi takutnya seperti kejadian di Bogor, dulu terkenal kota hujan tetapi sekarang menjadi kota sejuta angkot,"paparnya kepada wartawan di Bandung, Minggu (25/3/2017)

    Penetapan kuota transportasi ini, lanjut Hartanto, pihaknya bekerja sama dengan Pemerintah Daerah (Pemda) setempat yang lebih mengetahui kebutuhan transportasi umum termasuk saranan infrastruktur daerah masing-masing.

    "Engga mungkin pemerintah pusat mengatur itu semua, sehingga kita serahkan kepada pemda setempat,"ujarnya. 

    Selain itu, Kemenhub mengimbau agar perusahaan transportasi harus memiliki badan hukum atau koperasi jadi tidak berbentuk perorangan. Menurutnya,  di seluruh wilayah  Indonesia  85 persen perusahaan transportasi sudah berbadan hukum artinya secara hukum sudah berproses. 

    "Pemerintah pun sudah memberikan keringanan dengan memberikan diskon hingga 70 persen untuk pembuatan izin agar perusahaan transportasi berbadan hukum,"pungkasnya (MAT)

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus