Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    BI Gandeng Kepolisian Tertibkan KUPVA Ilegal

    http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_22325.jpg

    BANDUNG–Bank Indonesia (BI) Jabar bersama dengan kepolisian dan PPATK akan melakukan monitoring keberadaan Kegiatan Usaha Penukaran Uang Asing Bukan Bank  (KUPVA-BB) setelah 7 April 2017.

    Deputy Bank Indonesia (BI) Jawa Barat (Jabar) Ismed Inono mengatakan mulai 7 April, semua KUPVA BB yang tidak memiliki ijin wajib menghentikan usahanya, hingga ijin usaha diterbitkan oleh BI.

    “Kami sudah kordinasi dengan aparat terkait, jika masih menemukan KUPVA BB yang ilegal tapi beroperasi akan ditindak oleh dinas perindustrian perdagangan setempat dan BI pusat,” tegasnya.

    Namun bukan berarti setelah tanggal 7 April Kupva BB yang belum memiliki ijin tidak dapat membuka usahanya. Hal itu dimungkinkan jika ada itikad baik untuk melegalkan usahanya dengan mendaftakan diri ke kantor BI.

    “Yang ilegal itu biasanya merangkap toko emas, toko baju, hotel bahkan PKL. Setelah tanggal 7 harus ditutup, kecuali mengurus ijin,” tegasnya.

    Sejumlah wilayah yang terdeteksi menyelenggarakan KUPVA BB tidak berijin antara lain didaerah Indramayu, Sukabumi, Cianjur dan Subang yang merupakan kantong-kantong TKI. jo

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus