Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Sekda Jabar Tuntaskan Masalah Tunjangan Guru SMA/SMK Terlambat

    http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_22607.jpg

    BANDUNG-Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Iwa Karniwa menuntaskan persoalan keterlambatan gaji, tunjangan dan honor guru SMA/SMK baik PNS maupun honorer yang tertunda hingga tiga bulan.

    Iwa Karniwa mengatakan pihaknya sudah menerima banyak keluhan dari para guru SMA/SMK Negeri maupun honorer mengenai keterlambatan terkait Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), tunjangan sertifikasi dan honor.

    “Kami sudah memerintahkan ke Kadisdik Jabar dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jabar agar secara bertahap cair mulai hari ini,” katanya, Kamis (20/4).

    Menurutnya keterlambatan TPP dan honor dari Januari hingga Maret 2017 tersebut terjadi karena ada proses khusus terutama untuk guru SMA/SMK Negeri terkait Permendagri yang baru. Dimana awalnya hibah ke kabupaten/kota saat ini menjadi anggaran di Disdik Jabar.

    “Sehingga anggaran di Disdik di breakdown ke balai, balai ke sekolah,” ujarnya.

    Proses pencairan ini bagi SMA/SMK belum biasa karena itu proses administrasi ini menghambat proses pencairan. Namun Iwa memastikan persoalan ini bisa dituntaskan karena Disdik Jabar dan BPKAD Jabar bekerja keras siang malam.

    “Insya Allah hari ini cair bertahap dan ditransfer ke rekening sekolah lalu ke guru. Dirapel Januari-Maret,” katanya.

    Iwa meminta maaf karena keterlambatan tersebut mengingat proses transisi butuh kehati-hatian agar tidak ada yang terlewat. Dia mengakui Disdik Jabar kewalahan karena jumlah guru SMA/SMK yang begitu besar.

    “Semua administrasi sudah tertangani, bulan berikutnya diharapkan akan normal dan bisa lebih cepat,” harapnya.

    Pihaknya mencatat anggaran untuk pembayaran guru SMA/SMK Negeri di Jabar mencapai Rp 286 miliar. Selain TPP dan honor, yang turut terlambat adalah tunjangan sertifikasi dimana saat ini yang mengeluarkan SK adalah Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

    “Ini masa transisi ada beberapa hal harus diterapkan, sesuai regulasi baru dari Mendagri. Bulan-bulan selanjutnya lancar per bulan. Kecuali sertifikasi per triwulan,” tutupnya. (Pun)

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus