Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Pemilihan Anggota DPD Melalui Pansel Tidak Masuk Akal

    http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_22756.jpg

    BANDUNF-Anggota Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI,  Ayi Hambali mengatakan pemilihan anggota DPD melalui pansel sangat tidak masuk akal karena bertentangan dengan logika hukum tata negara. 

    "Ini jangan-jangan ada semacam target terselubung untuk mengerdilkan DPD. Kalau mau menghapuskan bikin amandemen karena DPD ada di konstitusi,"katanya kepada wartawan di Bandung, Senin (1/5/2017)

    Rancangan Undang Undang Pemilihan Umum (Pemilu) menyebutkan bahwa pemilihan anggota DPD harus melalui pansel (DPRD, provinsi, dan gubernur). 

    "Ini tidak layak dan aneh karena masa iya DPD yang sejajar dengan DPR dan presiden tapi dipilih pansel yang notabene di bawahnya,"ujarnya. 

    Ayi memaparkan, isu besar di DPD adalah orang mempertanyakan bagaimana caranya orang partai ada di DPD. Hal Itu tidak melanggar. 

    "Memang UU yang pertama di tahun 2002 tidak membolehkannya tapi kemudian di 2014 diubah oleh DPR bahwa anggota DPD boleh dari partai,"imbuhnya. 

    Ayi menilai jika orang-orang partai akan menguatkan kinerja DPD. Kini banyak politisi Hanura yang menghuni di DPD, selain itu juga beberapa anggota lain seperti Golkar dan PKS.

    "Menurut UU, DPD adalah rezim pemilu. Maka yang layak menentukan ya pemilu. Kalau sekarang banyak isu anggota DPD tidak berkualitas, bukan itu. Tetapi kewenangannya tidak ada,"tuturnya. 

    Selain itu, pertimbangan mengenai anggaran banyak disusun DPD seperti dana alokasi khusus, dana alokasi umum, tapi karena kewenangan sedikit dianggapnya DPD kurang seksi dan tidak bekerja. Dengan alasan itulah mereka mengecilkan DPD. 

    "Menurut saya 90% anggota DPD berkualitas dan menguasai masalah. Tetapi ga ada kewenangan. Kalau ada kewenagang lebih maka akan lebih terlihat. Kami tidak meminta semua UU dibahas Tripartit bersama pemerintah dan DPR. Tapi sebatas yang menjadi domain kami seperti otonomi daerah,"paparnya. 

    Ayi menegaskan penguatan DPD bukan untuk anggotanya saja tapi untuk mendudukkan dan meluruskan masalah ketatanegaraan. Sedangkan permasalahannya terdapat sistem dua kamar hanya satu saja yang penuh. 

    "Selama ini apa yang kami sampaikan dari desa ke DPR, hanya menguap begitu saja.Kami tidak meminta lebih, tapi tolong apa yang diaspirasikan masyarakat supaya disampaikan,"pungkasnya. (MAT)

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus