Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Guru Jangan Bebankan PR saat Libur Sekolah

    http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_22861.JPG

    BANDUNG-Anak adalah tunas, potensi dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa dan anak memiliki peran strategis dan sebagai aset bangsa. Sudah selayaknya kita mempersiapkan diri sedari dini demi kelangsungan dan eksitensi bangsa dimasa yang akan datang.

    SEBAGAI upaya mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA) Bupati Bandung H.Dadang M.Naser menegaskan agar para guru tidak membebankan  pekerjaan rumah (PR) saat libur tiba. Hal ini Ia sampaikan agar anak mendapatkan hak sipil dan kebebasan dalam hak pendidikan dan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya.

    "Anak jangan diberikan PR saat libur, biarkan mereka menikmati kebebasan berkreasi, melakukan apa yang mereka sukai, seperti seni, olahraga atau kegiatan positif lainnya" ucap Bupati saat penerimaan Tim Verifikator KLA dari Kementrian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Republik Indonesia (P3A RI) di rumah jabatan Bupati di soreang Sabtu (6/5).

    Selain hak kebebasan, untuk menuju KLA tersebut tambah Bupati, anak juga harus terjamin untuk terpenuhinya hak lingkungan keluarga  dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan serta perlindungan khusus. Beberapa hal tersebut lanjutnya termasuk sebagai indikator KLA.

    "Untuk memenuhi indikator itu, Pemkab Bandung sudah sangat siap. Dengan terbentuknya Tim Gugus Tugas KLA, penyediaan infrastruktur dan layanan ramah anak sudah terbangun di beberapa wilayah," imbuhnya.

    Lebih lanjut Bupati memaparkan, anak sebagai generasi penerus bangsa harus cemerlang. Menurutnya, dengan 1.123.406 jumlah anak usia 0-18 di Kabupaten Bandung, tentu saja keberadaan mereka menjadi perhatian bersama yang segala sesuatunya harus di dukung.

    "Di Kabupaten Bandung sendiri, kita sudah punya banyak fasilitas yang mendukung untuk tumbuh kembang anak, seperti taman uncal, anak dan taman difabel. Selain itu ada (GBS) Gedong Budaya Sabilulungan, Puseur Elmu, Doom, zona aman dan selamat, ojeg ramah anak, tempat bermain tradisional di Kecamatan Paseh dan taman bermain di 31 Kecamatan dengan kondisi yang variatif, serta beberapa fasilitas lainnya " pungkas Dia.

    Menanggapi hal itu, Ketua Tim Verifikasi KLA dari Kementrian P3A RI Putu Elvina berharap, selain dukungan tadi, anak -anak juga  perlu mendapatkan perlindungan dari berbagai pihak. Seperti untuk terjadinya tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan juga diskriminasi, serta terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat Kemanusiaan, demi terwujudnya generasi dan sumber daya manusia yang berkualitas, berakhlak mulia, sehat, cerdas dan ceria serta terampil dan inovatif.

    "Semua ini tentunya diperlukan komitmen serta menyatukan persepsi seluruh elemen agar semua ini tercapai. Bila keinginan kuat dari pemerintah dibarengi dengan kesadaran dan peran aktif dari lembaga masyarakat, dunia usaha, tokoh adat, pemuda, media, keluarga dan anak, tentu cita-cita melihat bangsa ini memiliki putera-puteri terbaik akan terwujud,"jelasnya.

    Menurut Putu Elvina, verifikasi yang dilakukan untuk KLA, bukan sekedar penilaian belaka, namun lebih dari itu Ia berharap beberapa indikator yang ada di dalamnya benar-  benar bisa menjamin hak anak sepenuhnya.

    “Kami sangat berharap indikator KLA tidak berhenti menjadi sederet check list evaluasi KLA. Tetapi, dapat menjadi acuan bagi kabupaten/kota dalam memenuhi hak-hak anak melalui pengembangan KLA yang terintegrasi dan berkelanjutan," harap Elvina yang juga sebagai Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus