Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    45 Persen TKI Asal Jabar Bekerja di Taiwan

    http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_22878.jpg

    BANDUNG-Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat mencatat sekitar 45 persen Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Jawa Barat lebih memilih bekerja di Taiwan dibandingkan dengan Hongkong.

    Kepala Disnakertrans Jabar, Ferry Sofwan mengatakan dalam tiga tiga tahun terakhir keberangkatan TKI asal Jabar lebih banyak ke Taiwan sebesar 45 persen dari 60.000 TKI asal Jabar pada tahun 2016.

    Menurut Ferry, alasan TKI Jabar lebih memilih Taiwan dibandingkan dengan Hongkong karena di Taiwan kontraknya lebih panjang antara tiga sampai sembilan tahun.

    "Kontrak pertama sampai tiga tahun. Selanjutnya bisa sampai sembilan tahun. Sepertinya itu yang lebih disukai oleh para TKI asal Jabar untuk ke luar negeri," ujarnya.

    Ferry menjelaskan TKI asal Jabar yang bekerja di Taiwan untuk sektor formal umumnya bekerja di bidang industri. Sedangkan untuk sektor informal bekerja di panti jompo.

    "Kalau ke Taiwan yang formal itu industri sedangkan informalnya sebagai care giver yaitu yang menangani panti jompo, karena kalau ke Taiwan sedikit sekali yang bekerja sebagai asisten rumah tangga kecuali ke Hongkong lebih banyak," jelasnya.

    Berkenaan dengan hasil kunjungan Presiden Joko Widodo ke Hongkong soal status pekerja migran. Dikatakan Ferry, bahwa kondisi di Hongkong relatif sudah bagus karena Asisten Rumah Tangga dikategorikan sebagai pekerja formal.

    "Selama ini kita mengenal di negara lain itu adalah pekerja informal maka di Hongkong sudah dianggap sebagai pekerja formal," ungkapnya.

    Namun, dia mengakui masih perlu perbaikan administrasi dalam pengiriman TKI asal Jabar ke Hongkong. Pasalnya, pada saat mereka pulang dari Hongkong ke Indonesia bagaimana proses selanjutnya ketika mereka akan kembali bekerja ke sana.

    "Itu yang harus kita perbaiki secara administrasi yang melibatkan berbagai pihak seperti BNP2TKI, Kementerian Tenaga Kerja, Disnaker Provinsi, Disnaker Kab/Kota dan itu yang harus disinkronkan," pungkasnya. (MAT)

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus