Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Lurah dan Camat Dihimbau Fokus Layani Masyarakat

    http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_23093.jpg

    BOGORKOTA-Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2018 belum lama lagi. Tidak hanya Partai Politik (Parpol) yang bersiap, namun juga Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor terus melakukan persiapan, mulai dari anggaran untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU), Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), pendistribusian alat, keamanan hingga netralitas dari seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) tak terkeculi dari camat dan lurah.

    Berkaitan dengan hal tersebut, Bagian Adminitrasi Tata Pemerintahan Setda Kota Bogor menggelar pembinaan Aparatur Kecamatan dan Kelurahan, Jumat (19/05/2017) di ruang Paseban Sri Baduga, Balaikota Bogor dalam rangka pelaksanaan Pilkada 2018.

    Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Ade Sarip Hidayat mengatakan, sebagai ujung tombak wilayah, camat dan lurah sengaja dikumpulkan untuk diberi pemahaman berkaitan dengan sikap dan perilaku selama Pilkada. ASN dituntut untuk bersikap netral, karena hal tersebut tertuang jelas dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010.

    Ade menegaskan, netralitas PNS ini mulai dari tidak menyalahgunakan wewenang, tidak menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau orang lain, tidak melakukan kegiatan bersama dengan atasan atau teman sejawat, bawahan atau orang lain dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang merugikan negara dan tidak memberi dukungan kepada calon presiden atau calon wakil presiden, DPR/DPRD, calon kepala daerah atau wakil kepala daerah.

    “Di tahun 2018 nanti mau calonnya dari birokrat, pak wali atau pak wakil maju lagi harus tetap lurus, jangan punya kepentingan,” ujarnya.

    Ia menambahkan, ketika sudah memasuki tahapan pilkada aturan tersebut akan diberlakukan pada bulan September 2017 sampai Februari 2017, tidak boleh ada keberpihakan pada siapapun dan tidak boleh ada kegiatan strategis bersama calon, apalagi sampai mengikuti kampanye.

    “Akan ada sanksi tegas bagi ASN yang terlibat Pilkada, mulai dari hukuman ringan, sedang hingga berat. Saya meminta kepada para camat dan lurah pada tahapan pilkada nanti harus tetap netral, konsentrasi dan fokus saja pada pelayanan kepada masyarakat,” tegas Ade.

    Sementara itu, Kepala Bagian (Kabag) Adminitrasi Tata Pemerintah (Tapem) Kota Bogor Taufik Nur Rahmat menambahkan, pembinaan ini terkait Pilkada serentak di Jawa Barat yang diikuti pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Enam Wali Kota dan Wakil Walikota dan Sepuluh Bupati dan Wakil Bupati.

    “Karena calon-calon wali kota nanti datang dari masyarakat yang bertempat di suatu kecamatan dan kelurahan di Kota Bogor. Maka keterlibatan camat dan lurah menjadi sangat sensitif dan pada tahapan pilkadanya akan sangat mensoroti netralitas dari PNS. Kami berikan pengarahan langsung dari Sekda agar semua PNS bisa bersikap netral, sehingga pelaksanaan pilkada akan jujur, adil dan aman,” pungkansya (fla/lani) SZ

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus