Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    PLN UIP JBT I Bangun Pembangkit 6.777 MW

    http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_23389.jpg

    BANDUNG-Berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) Tahun 2016-2025, dengan proyeksi pertumbuhan penduduk rata-rata sebesar 0,8 – 1,1% per-tahunnya dan pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 6 – 7,3% per-tahunnya, maka proyeksi kebutuhan energi listrik diprediksi pada tahun 2022 adalah sebesar 308.533 GWh. 

    "Dengan kondisi itu setidaknya harus ada pertumbuhan produksi energi listrik sebesar 90% pada Tahun 2022 agar kebutuhan listrik di masa mendatang dapat terpenuhi," ujar Anang Yahmadi,GM PLN UIP Jabar 1 dalam media briefing Senin (5/6)

    Untuk mempercepat produksi listrik di Indonesia, PT PLN (Persero) melalui Keputusan Direksi No. 284.K/DIR/2009 tanggal 7 Desember 2009 membentuk Unit Pembangkitan Hidro Jawa yang saat ini telah berubah nama menjadi Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah I (selanjutnya disingkat dengan UIP JBT I). PLN UIP JBT I bertugas melaksanakan pembangunan Pembangkit Listrik di Regional Jawa Bagian Tengah. 

    Terdapat 8 pembangkit di Regional Jawa Bagian Tengah dengan total kapasitas listrik sebesar 6,777 MW. 5 pembangkit diantaranya berada di bawah kendali konstruksi UIP JBT I meliputi PLTA Upper Cisokan Pumped Storage 4x260 MW, PLTA Jatigede 2x55 MW, PLTU Indramayu 2x1000 MW, PLTGU Muara Tawar Add on Blok 2,3,4 650 MW, dan PLTA Matenggeng 900 MW. 

    Sedangkan 3 pembangkit lainnya berada di bawah kendali IPP (swasta), diantaranya PLTU IPP Batang 2x1000 MW, PLTA IPP Rajamandala 1x47 MW, dan PLTP IPP Karaha 1x30 MW.  

    Kendati pembangunan konstruksi utama proyek belum dimulai dan keberadaan pembangkit tersebut belum terlihat, masyarakat di sekitar PLTA ini sudah dapat merasakan perubahan positif melalui bantuan tersebut. Salah satunya adalah adanya akses jalan yang lebih baik. 

    sebelum ada peningkatan jalan, akses menuju desa di sekitar proyek tergolong rusak dan sempit sehingga tidak semua jenis kendaraan bisa berlalu lalang. Dengan bantuan infrastruktur ini tentu diharapkan masalah sosial yang mengemuka pada masa persiapan dan pelaksanaan konstruksi pembangkit dapat teratasi.  Jo

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus