Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Antisipasi Kekurangan Pasokan Air Baku, Pemprov. Jabar Cari Peluang Investasi

    http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/Wagub-Dede-Yusufa.jpg

    Kondisi eksisting pasokan air baku di kawasan Metropolitan Bandung, masih kurang karena kebutuhan air baku di wilayah tersebut mencapai 7.800 liter per detik. Sementara itu, kapasitas terpasang atau penyediaan air baku yang dapat disediakan baru mencapai 3.374 liter per detik sehingga untuk memenuhi kebutuhan air baku masih kurang yaitu sebesar 3.500 liter per detik.

    Terkait dengan kenyataan tersebut, Pemprov. Jabar berupaya mengantisipasi kekurangan tersebut. Salah satu upaya yang ditempuh adalah dengan mencari peluang investasi untuk membantu pembangunan sarana pemasok air baku, papar Wagub Jabar, H. Dede Yusuf yang dihubungi wartawan usai menerima tim investor dari Korea Selatan (Korsel) di Gedung Sate (27/5).

    Wagub, dalam keterangannya lebih lanjut memaparkan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap air baku, dibutuhkan adanya investasi yang besar yang untuk memenuhi kebutuhan tersebut, tidak mungkin semuanya dapat didanai oleh anggaran yang bersumber dari pemerintah karena anggaran yang terbatas.

    Pemerintah, dengan dana yang bersumber dari APBN dalam rangka memfasilitasi kekurangan pasokan air baku hanya bisa mengalokasikan Rp.250 miliar atau sebesar 4% dari jumlah kebutuhan, padahal anggaran yang dibutuhkan untuk menuntaskan kebutuhan baku secara maksimal bisa mencapai Rp.50 triliun.Kehadiran investasi untuk memfasilitasi kekurangan pasokan air baku, nantinya dapat dialokasikan untuk kegiatan pengolahan dan pengadaan pipa.

    Wagub, lebih lanjut memaparkan kondisi ketersediaan air baku di kawasan Bandung Metropolitan telah dilirik oleh investor dari Korsel yaitu K-Water yaitu perusahaan terbesar di Korea yang bergerak dalam pengembangan usaha pengolahan air baku.


    Pertemuan hari ini, ujar Wagub jika investasi akan direalisasikan harus dilakukan proses Feasibility Studi (FS). Jika hasil FS yang ditempuh dalam waktu 4 bulan sampai 1 tahun berpeluang untuk dilanjut maka harus dilakukan MoU antara investor dengan Pemda baru setelah itu dapat dilakukan tender. (Nur)

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus