Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    KPU Bandung Belum Terima Pemutakhiran Data Penduduk

    http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_23998.jpg

    BANDUNG-Hingga Juli 2017, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandung belum menerima data mutakhir jumlah penduduk Kota Bandung dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bandung.

    Ketua KPU Kota Bandung, Rifqi Alimubarok mengatakan seharusnya KPU menerima data tersebut pada bulan Juni 2017. Menurutnya, keterlambatan itu akan mengganggu pemutakhiran data penduduk yang akan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada saat Pilkada Serentak. Pasalnya, syarat untuk memiliki hak pilih, masyarakat harus sudah memiliki KTP elektronik.

    “Kami belum menerima data mutakhir jumlah penduduk Kota Bandung yang harusnya sudah diberikan pada bulan Juni lalu,” katanya kepada wartawan di Bandung, Rabu (12/7/2017).

    Rifqi mengungkapkan sebelumnya sudah melakukan koordinasi dengan Disdukcapil Kota Bandung untuk melakukan pendataan penduduk. Namun masih ditemukan yang belum terekam di Kecamatan.

    “Waktu kita koordinasi awal dengan Disdukcapil bulan Juni Semester I. Kalau belum selesai bulan Juni berarti nanti Desember. Makanya kita inginnya mendapatkan datanya itu Juni karena kita data mutakhirnya kan seharusnya bulan Desember,” jelasnya.

    Rifqi menjelaskan, alur data kependudukan itu dari Disdukcapil dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). 
    Setelah dari Kemendagri baru ke KPU Pusat, baru terakhir dari KPU Pusat ke KPU tiap kabupaten/kota. KPU Bandung mengimbau kepada Disdukcapil Kota Bandung untuk segera menyelesaikan proses pemutakhiran data penduduk tersebut. Pasalnya, jika belum tuntas maka dikhawatirkan akan muncul isu yang negatif terhadap kinerja KPU.

    “Ini harus segera diselesaikan!. Jangan sampai nanti ada isu yang muncul 81 ribu warga Bandung tidak bisa mengikuti Pilkada Serentak,” ungkapnya.

    “Jangan sampai ketika warga tidak bisa mencoblos menyalahkan KPU padahal masalahnya kan ada di pemutakhiran data penduduk ,” pungkasnya. (MAT)

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus