Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Jabar Bakal Keluarkan Pergub UMK Padat Karya

    http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_24016.jpg

    BANDUNG-Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang UMK khusus yaitu UMK Padat Karya bagi 4 daerah yaitu Purwakarta, Bogor, Depok dan Bekasi.

    Keputusan tersebut dikatakan Aher setelah mengikuti Rapat Koordinasi yang dipimpin langsung oleh Wakil Presiden, Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden Jakarta, Kamis (13/7/2017).

    “Penyelesaiannya adalah kita akan membuat Pergub baru atau merubahnya bahwa untuk keempat daerah tersebut. Atas nama keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat yang disesuaikan dengan payung hukumnya. Kita akan sesuaikan upah tersebut dengan tahun yang lalu,” katanya.

    Aher menjelaskan, sebelumnya, tahun lalu Jawa Barat masih membuat keputusan tentang UMK dengan dua angka untuk 3 kabupaten/kota yaitu Purwakarta, Kabupaten Bogor dan Depok.

    “Jadi ada UMK dan ada UMK khusus padat karya. Tapi ketika ada Peraturan Pemerintah tentang ketenagakerjaan tahun 2015 kan hanya satu angka yaitu UMK saja tidak ada UMK khusus atau UMK padat karya sehingga dibuatlah satu UMK,” tuturnya.

    Menurutnya, dengan dikembalikannya lagi ke satu angka UMK maka UMK padat karya menyesuaikan dengan UMK yang baru sehingga memicu reaksi para pengusaha karena mengalami kenaikan UMK hingga 30 persen.

    “Dampaknya kan dulu dua angka UMK dan UMK padat karya, yang UMK kan kali 8,25 persen LPE ditambah inflasi tapi karena tidak ada dua UMK. Maka kenaikannya menjadi 30 persen. Teriaklah para pengusaha itu,” ungkapnya.

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat, dikatakan Aher bersedia menyesuaikan kembali seperti tahun 2016 dengan menghadirkan lagi istilah UMK padat karya.

    “Kita bersedia untuk kembali sama dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2016 lalu untuk menghadirkan kembali kalimat UMK padat karya karena itulah keadilannya, jadi bukan naiknya ke UMK yang baru karena itu tidak adil,” pungkasnya. (MAT)

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus