Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Bupati Tawarkan Kerjasama Potensi Kab Bandung

    http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_24034.jpg

    KAB. BANDUNG-Bupati Bandung H.Dadang M.Naser tawarkan kerjasama pada investor, untuk pengembangan potensi yang ada di Kabupaten Bandung. Menurutnya kehadiran investor bagi pengembangan potensi tersebut bisa sangat strategis, khususnya untuk peningkatan  kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung.

    "Beragam potensi yang ada tentunya harus terus dikembangkan. Bukan saja pengembangan kesejahteraan, wilayah, tapi juga turut membuka lapangan kerja dan mengurangi pengangguran," ucap Bupati saat acara Sosialisasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) bagi Penanam Modal Asing (PMA) dan Dalam Negeri  (PMDN)  di Hotel Sutan Raja Soreang, Kamis (13/7).

    Bupati mengakui, keberhasilan daerah untuk menarik investor sangat tergantung pada iklim usaha, potensi daerah, peluang investasi serta pelayanan prima dibidang perijinan dan pengendalian penanaman modal.

    "Realisasi investasi setiap tahunnya mengalami peningkatan. Tahun 2016 tercatat investasi mencapai 8 triliun lebih dengan 2.307 proyek, menjaring sekitar 67 ribu tenaga kerja," imbuhnya.

    Lebih lanjut Dia memaparkan, berdasarkan bidang usaha investasi keberhasilan  investasi 2016 tadi, cenderung didominasi oleh wilayah Majalaya, Solokanjeruk, Dayeuhkolot, Margaasih dan Pameumpeuk.

    Senada dengan Bupati, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Ruli Hadiana menambahkan, perkembangan realisasi investasi pada triwulan I tahun  2017 berdasarkan ijin usaha, mencapai 1,6 triliun lebih.

    "Realisasi  investasi triwulan I 2017 ini sudah mencapai 1, 6 triliun lebih, dengan 630 proyek dan menampung 618 tenaga kerja," ungkap Ruli.

    Sedangkan terkait LKPM, untuk  mendukung peningkatan investasi kata Dia,  UU Nomor 25/2007 tentang penanaman modal dan peraturan Kepala BKPM RI Nomor 17/2015 tentang pedoman tata cara pengendalian pelaksanaan penanaman modal, menyatakan bahwa setiap penanam modal berkewajiban  membuat laporan LKPM.

    “LKPM ditunjukan untuk memantau realisasi investasi dan produksi LKPM mencakup kegiatan penanaman modal yang dilakukan perusahaan disetiap lokasi dan bidang usaha investasi, kecuali bidang usaha perdagangan. Bagi pengusaha yang melakukan kegiatan penanaman modal di bidang usaha perdagangan, LKPM cukup berdasarkan lokasi yang telah dinyatakan pada izin prinsip,” ujarnya.

    Perusahaan yang telah mendapatkan pendaftaran penanaman modal,izin prinsip atau persetujuan penanaman modal atau izin usaha, wajib menyampaikan LKPM secara berkala setiap tahunnya. 

    "Selain itu, untuk mengetahui perkembangan realisasi investasi, LKPM bertujuan untuk mengetahui masalah dan hambatan yang dihadapi oleh perusahaan, baik PMA    maupun PMDN yang ada," tandas Ruli. 

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus