Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Heryawan : Pengelolaan Keuangan Harus Baik dan Benar

    http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/SDSC_0207WEB.jpg

    Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menyambut baik keluarnya Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara. Untuk itu, Heryawan mengajak segenap jajaran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat dan Inspektorat Daerah, menguatkan jalinan koordinasi, komunikasi, kerjasama dan kemitraan yang lebih sinergis  dan efektif. Khususnya dalam rangka meningkatkan pemahaman pemerintah daerah mengenai pengelolaan keuangan daerah. Untuk itu, kepada Aparatur Pengawasan Intern  Pemerintah Daerah, khususnya Inspektorat Daerah  dituntut untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensinya, baik secara teknis substansial maupun manajerial.

     

    “Dalam kerangka pengelolaan Pemerintahan yang bersih, akuntabel dan transpran maka perlunya  kegiatan konsultatif, asistensi, fasilitatif, pelatihan, bimbingan teknis, serta transfer of knowledge di bidang akuntansi pemerintahan. Dengan terbangunnya sinergitas antar lembaga pengawas pembangunan dan keuangan, Insya Allah akuntabilitas pengelolaan Keuangan Daerah serta tata kelola pemerintahan di Jawa Barat dapat semakin berkualitas, yang salah satunya tercermin dari tercapainya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK,” ujar Heryawan usai Upacara PeringatanHari Ulang Tahun BPKP ke-28 tahun 2011, di Kantor BPKP Jawa Barat, Jl Cibeureum 50 Bandung, Senin (30/5).

     

    Lebih lanjut Heryawan menyatakan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konsepsi otonomi daerah dewasa ini bergerak semakin cepat dan kompleks. Sehingga mengalami rekonstruksi mendasar dalam hal tata kelola pemerintahan, khususnya terkait pertanggungjawaban  keuangan . Untuk itu pengelolaan keuangan daerah termasuk didalamnya anggaran sebagai dokumen kebijakan maupun sebagai arahan kegiatan operasional harus dilaksanakan secara optimal dan berkesinambungan, yang diarahkan pada 5 Prinsip Tata Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah, yaitu : Accountability,  Memenuhi Kewajiban Keuangan, Kejujuran, Berhasil Guna (Effectiveness) dan Berdaya Guna (Efficiency), serta Pengendalian yang tepat dan melekat.

     

    Namun demikian, Heryawan menyadari bahwa untuk  menghadirkan akuntabilitas pengelolaan Keuangan Negara yang berkualitas tersebut, tidaklah mudah.  Hal ini ditandai dengan masih terdapatnya permasalahan dan hambatan, yang tentunya harus diperbaiki bersama. Beberapa diantaranya sebagai berikut; dari sebanyak 27 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2009 se-wilayah Provinsi Jawa Barat yang diaudit BPK, tidak ada satupun yang memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal itu akibat  penyajian data pada beberapa pos di neraca yang tidak sesuai, sehingga laporan keuangan tersebut tidak dapat diyakini kewajarannya oleh BPK.

     

    Selain itu terdapat Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) di akhir tahun 2009 pada setiap pemerintah daerah se-Provinsi Jawa Barat menunjukkan angka cukup besar, yaitu mencapai Rp. 5,946 triliun. Meski demikian, terdapatnya SILPA  juga merupakan bentuk efisiensi belanja sebagaimana yang diterapkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui LPSE, sehingga adanya SILPA  tidak mengurangi pencapaian sasaran program pembangunan. Sementara masih tingginya indikasi penyimpangan pengelolaan keuangan yang berpotensi merugikan Keuangan Negara/Daerah. Hal ini terlihat dari 477 Laporan Hasil Audit Investigatif BPKP Jawa Barat sejak tahun 1998 hingga Maret 2011, dimana kerugian negara/daerah mencapai Rp. 849,5 miliar dan  US $ 26,557. Atas kasus tersebut sebagian besarnya telah ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum.

     

    Mencermati berbagai permasalahan tersebut, Heryawan menekankan upaya  optimalisasi peran, fungsi dan tugas pengawasan intern yang dilakukan secara rutin, baik oleh Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota, BPKP, serta lembaga pengawasan intern pada instansi pemerintah lainnya.  “Agar setiap lembaga pengawasan intern dapat memberikan peringatan dini (early warning systems) kepada seluruh instansi pemerintah daerah secara berkesinambungan. Bilamana terdapat indikasi praktik penyimpangan Keuangan Negara, hal ini dapat diketahui   secara lebih dini untuk kemudian diambil langkah-langkah antisipasi, sehingga terwujud ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkasnya.
     

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus