Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Potensi Pajak Reklame Pilkada Capai Rp 5 Miliar

    http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_24537.jpg

    BANDUNG-Ajang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak di Jawa Barat pada 2018 akan memunculkan reklame calon kepala daerah. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung mencatat sekitar 4.637 reklame terkait kegiatan politik, dengan potensi pajak dari perhitungan panjang dan lebar mencapai Rp 5 miliar.

    Kepala BPPD Kota Bandung, Ema Sumarna menjelaskan terkait penarikan pajak reklame pilkada masih menimbulkan perdebatan, sehingga sampai saat ini reklame pilkada belum bisa ditarik pajak karena tidak mengandung unsur komersial sebuah produk.

    "Berkenaan reklame politik misalnya orang yang mencalonkan diri dalam kegiatan pilkada. Pasti itu kan mempromosikan diri. Apakah ini berupa produk?. Ini kan memunculkan perdebatan tersendiri dan di sana tidak ada nilai yang bersifat sponsorship atau bernilai jual secara materi," paparnya kepada wartawan di Bandung, Jumat (18/8/2017).

    Ema menegaskan sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) yang dikatakan sponsorship dan dikenai pajak itu, sebuah produk atau perusahaan yang mengandung unsur komersial.  

    "Itu sebagai tes politik agar masyarakat lebih mengenal terhadap yang bersangkutan," ujarnya. 

    Ema mengungkapkan pendapatan asli daerah (PAD) yang berasal dari pajak harus bersifat legal. Selama ini bagi yang mencalonkan diri menjadi kepala daerah hanya diwajibkan memiliki izin memasang reklame politik saja.

    "Artinya yang bersangkutan harus memiliki izin dulu jika memasang reklame. Dengan melihat kondisi itu hal tersebut tidak menjadi unsur pendapatan daerah," tuturnya.

    Selain untuk reklame Pilkada, reklame kegiatan sosial atau kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah juga dibebaskan dari pajak.

    "Selain reklame Pilkada, reklame event yang diselenggarakan pemerintah itu, tidak menjadi objek pajak atau pendapatan daerah," pungkasnya. (MAT)

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus