Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Permen LHK 39 Picu Konflik Sosial

    http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_24956.jpg

    BANDUNG-Ketua Relawan Jaga Lembur Acil Bimbo menilai pemerintah terlalu terburu-buru mengeluarkan kebijakan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) No 39 Tahun 2017 tentang perhutanan sosial di wilayah kerja Perhutani. Pasalnya kebijakan tersebut digulirkan sebelum diadakannya penelitian terlebih dahulu. Selain itu, akan memincu konflik sosial di masyarakat.

    Acil menyayangkan kebijakan pemerintah tersebut karena sudah melanggar norma masyarakat setempat yang kini lahannya dipatok begitu saja. 

    "Permen ini tidak berbudi pekerti karena tidak ada penelitian dulu, tidak menghormati masyarakat setempat,"katanya kepada wartawan di Bandung, Rabu (20/9/2017)

    Untuk itu, Relawan Jaga Lembur menolah Permen tersebut karena bertentangan dengan Undang Undang No 41 Tahun 1999  tentang Kehutanan dan Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan. 

    Adanya Permen No 39 itu, kata Acil, maka di masa mendatang Para Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) berkesempatan membabat kayu dalam kawasan hutan lindung. 

    "Tidak itu saja, pemegang IPHPS juga diberi kesempatan untuk mengelola hutan," tegas Acil.

    Menurutnya, jika pengelolaan hutan diberikan kepada ribuan pemegang IPHPS yang tidak cakap maka dapat dikatakan bahwa hutan di pulau Jawa akan habis. 

    "Tinggal tunggu bencana alamnya saja kalau begitu," ujar Acil. 

    Disamping merusak lingkungan alam, bagi-bagi lahan hutan tanpa kontrol kepada pemegang IPHPS akan menimbulkan konflik sosial karena di area tertentu Perum Perhutani sudah ada izin pemanfaatan hutan kepada masyarakat melalui program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM).

    "Justru akan menimbulkan konflik sosial jika Permen ini terus berlanjut. Oleh karena itu, kami akan menolak dengan tegas kebijakan ini,"pungkasnya. (MAT)

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus