Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Hasil KIP Menurun, Pemprov Jabar Lakukan Evaluasi

    http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_25056.jpg

    BANDUNG-Menanggapi hasil Keterbukaan informasi publik (KIP) Provinsi Jawa Barat yang tahun ini dinyatakan keluar dari 10 besar nasional, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat akan melakukan evaluasi berbagai hal.

    Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar (Demiz) menyebutkan, salah satu yang akan dievaluasi adalah sumber daya manusia (SDM). Ia meminta secara signifikan sistemnya harus bertambah baik.

    "Sebenarnya peringkatnya tidak turun tapi provinsi lain peringkatnya naik signifikan. Saya enggak tahu peringkatnya tapi yang jelas turun. Dari rata-rata 10 besar menjadi keluar dari 10 besar,"kata Wagub Jabar dalam usai mengikuti kegiatan Penghargaan "Pemeringkatan Penerapan Keterbukaan Informasi Jawa Barat" di aula barat gedung Sate Bandung, Kamis (28/9/2017)

    Ditengah penurunan tersebut, namun ada beberapa kabupaten/kota tetap stabil tapi ada yang turun bahkan ada juga yang belum memulai sama sekali. Sementara publik berhak mendapatkan informasi.

    "Ada satu daerah yaitu Kabupaten Bogor yang secara konsisten menunjukan kinerja yang baik. Kewajiban kita memberikan informasi kepada masyarakat,"pungkasnya.

    "Ini kan pemeringkatan keterbukaan informasi kepada Kabupaten/Kota yang diharaskan ada peningkatan yang lebih baik. Terlihat di sini Kabupaten Bogor konsisten, Depok menurun,"ungkap Demiz

    Pemprov Jabar tentu akan mengevaluasi hasil tersebut dengan meningkatkan kualitas SDM maupun kebijakan setiap pemerintah daerah. Pasalnya, untuk tahun ini penggunaan angaran dilakukan secara ketat.

    "Tentu kita sedang evaluasi kinerjanya, apakah SDMnya atau political will dari setiap pemerintah daerah atau kurangnya dukungan sumber daya agar lebih baik lagi,"ujar Demiz

    Demiz memperkirakan hal lain yang memicu penuruan pemeringkatan KIP provinsi Jawa Barat ini yaitu minimnya sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat.

    "Barangkali sumber dayanya yang kurang power karena memang anggaran kita sangat ketat. Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat pun dinilai kurang sehingga perlu ditingkatkan. Nanti kita evaluasi,"pungkasnya. (MAT)

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus