Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Bambang: Pemerintah Fokus Garap Transportasi Publik

    http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_25078.jpg

    BANDUNG-Pembangunan infrastruktur transportasi dinilai penting. Pasalnya, pada tahun 2045 penduduk Jakarta dan Bandung diperkirakan akan mencapai 76 juta orang sehingga harus ada kemudahan konektivitas. Untuk itu, pemerintah akan fokus menggarap transportasi publik. 

    Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro mengatakan persoalan kemacetan hanya bisa diselesaikan dengan transportasi publik bukan dengan menambah jalan maupun tol.

    "Dengan pembangunan transportasi publik yang bagus. Saya pikir kuncinya kita fokus kepada infrastruktur perkotaan," katanya kepada wartawan di Bandung, Jumat (29/9/2017). 

    Transportasi publik kata Bambang akan menjadi ciri khas kota besar di Indonesia. Jadi sangat keliru jika walikota membangun jalan layang atau jalan baru.

    "Artinya jalan layang itu nomor dua tapi yang paling utama adalah pembangunan transportasi publik," tuturnya.

    Kepala Bappenas menyebutkan pemerintah mendukung pembangunan LRT di Bandung, meskipun dinilai sangat telat ide pembuatannya karena kota kembang selama ini tidak memiliki transportasi massal yang baku. 

    "Untuk kota seperti Bandung, angkot sudah tidak bisa menyelesaikan permasalahan transportasi. Makanya harus membuat jalur kereta salah satunya LRT," tegasnya.

    Selain itu, di sektor transportasi perlu adanya reaktivasi jalur kereta api. Untuk rel dalam kota, lanjut Bambang sudah dimanfaatkan sedangkan untuk jalur kereta api antar kota tergantung kebutuhannya.

    "Kalau masih bisa digunakan masih aktif untuk kereta api seperti jalur Jakarta-Sukabumi," imbuhnya.

    Ditanya soal kereta cepat, Bambang mengaku belum mengetahui secara detail informasi tersebut. Pasalnya, proyek itu sudah masuk kedalam ranah Kementerian BUMN karena perusahaan yang terlibat merupakan 'joint venture' dari Tiongkok dengan beberapa BUMN.

    "Jadi terus terang saya belum begitu paham. Yang saya tahu terakhir adalah masalah status tanah di Walini yang harus dipastikan apakah itu dibuat untuk level yang tingkat kepadatannya tinggi," tuturnya.

    Selain itu, yang masih menjadi permasalahan adalah status tanah di Halim karena status awalnya di sana. Kedepannya akan dibangun proyek LRT rute Bekasi ke Jakarta yang harus disesuaikan dengan kereta cepat agar moda transportasi di tanah air berjalan dengan baik. Termasuk pembangunan LRT di Kota Bandung yang diharapkan rutenya sampai Tegal luar.

    "Jadi itu yang saya tahu, selebihnya saya masih mendalami informasi itu," pungkasnya. (MAT)

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus