Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Ketua MPR: Perlu Ada Pembenahan Regulasi

    http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_25301.jpg

    BANDUNG- Maraknya operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kepala daerah maupun anggota dewan mendapat tanggapan dari Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia, Zulkifli Hasan.

    Menurut Zulkifli, perlu ada pembenahan regulasi termasuk perihal sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) agar praktik korupsi tidak lagi terulang. 

    Terjadinya praktik korupsi tidak lepas lantaran masih ada oknum pejabat yang menomorsatukan uang atau materi. 

    "Masa enam kepala daerah kena OTT belum anggota DPR, pengadilan, jaksa. Ini harus diubah sistem ketatanegaraan kita termasuk masih adanya politik uang dalam Pilkada," kata Zulkifli di Kampus Universitas Pasundan Bandung, Rabu (11/10/2017). 

    Padahal, kata Ketua MPR, jabatan yang diperoleh dalam momentum pilkada merupakan amanah. Pihaknya berharap tidak mengganti sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa digantikan Keuangan Yang Maha Kuasa.

    Menurut Zulkifli, bila tidak ada pembenahan terkait regulasi dan sistem pilkada, maka praktik korupsi dikhawatirkan terus berulang. Dalam kehidupan demokrasi di Indonesia, harus diberikan pendidikan politik bahwa semuanya jangan hanya diukur dengan uang. Sedangkan, penegakan hukum diharapkannya benar-benar adil demi perbaikan demokrasi.

    "Kita benahi peraturan perundang-undangan kemudian memberikan edukasi kepada publik. Jangan semua diukur dengan uang. Mari kita kembali kepada nilai luhur ke-Indonesiaan itu," pungkasnya. (MAT)

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus