Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Transaksi bukan dengan Rupiah Bisa Kena Denda Rp 200 juta

    http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_25447.jpg

    BANDUNG - Mata uang rupiah menjadi salah satu simbol kedaulatan Indonesia di wilayahnya. Sehingga segala transaksi yang menggunakan uang di wilayah Indonesia wajib menggunakan mata uang rupiah, baik dalam bentuk fisik atau elektronik.

    Hermawan Novianto, Tim Pengawasan Sistem Pembayaran pada Kantor Bank Indonesia Jawa Barat (Jabar) mengatakan berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang disebutkan kewajiban penggunaan rupiah di dalam negeri. 

    Bahkan disebutkan pula sanksi bagi pelanggar, yakni hukuman penjara satu tahun atau denda uang senilai Rp 200 juta.

    "Aturannya sudah ada dan tegas, agar rupiah semakin kuat didalam negeri. Ini salah satu cara agar rupiah tidak terus melemah jika dibutuhkan dalam transaksi perdagangan," kata dia dalam pelatihan wartawan ekonomi peliput Bank Indonesia Wilayah Jabar di Garut, Jumat (20/10).

    Namun tentunya untuk keperluan ekspor impor dikecualikan, karena menyesuaikan dengan negara tujuan. Namun sekali lagi jika transaksi perdagangan luar negeri berlangsung di Indonesia, rupiah tetap diutamakan. Termasuk pula di kawasan perdagangan Berikat.

    Namun ia mengakui penerapan aturan perlu bantuan masyarakat, terutama dikawasan perdagangan. Sebab menurutnya sampai saat ini belum ada laporan pelanggaran tersebut, meski terkadang secara kasat mata ada kegiatannya.

    Misalnya saja di Pasar Baru Kota Bandung, terkadang masih ada pedagang yang mau menerima pembayaran dengan Ringgit Malaysia atau dolar. Padahal sebenarnya dikawasan itu ada beberapa KUPVA atau money changer. Jo

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus