Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Gubernur Jabar Setuju Moratorium Pengiriman TKI

    http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/dsmandiri-kademangan.jpg

    Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mendukung penuh rencana moratorium yang akan diberlakukan Pemerintah Pusat terkait pengiriman dan penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Apabila nantinya pengiriman TKI akan dilanjutkan harus terlebih dulu melalui kajian mendalam, sekaligus ada perjanjian yang menjamin perlindungan dan keselamatan para TKI di negara tujuan. Selain itu, TKI yang dikirim pun harus memiliki keahlian dengan jenis pekerjaan di sektor formal. Terkait dengan sejumlah kasus pidana yang menjerat TKI, Heryawan mendorong Pemerintah Pusat untuk menuntaskan permasalahan tersebut melalui jalur hubungan bilateral antar negara.

    “Jawa Barat mendukung langkah moratorium yang akan diambil Pemerintah Pusat terkait dengan pengiriman TKI keluar negeri. Kalaupun ada pengiriman TKI, maka Jawa Barat akan bersikap selektif terhadap bidang kerja TKI. Para TKI pun harus memiliki keahlian atau skill dengan bidang kerja di sektor formal bukan informal. Selain itu aturan di negara tujuan pun harus jelas. Mereka para TKI harus dilindungi dengan aturan ketenagakerjaan yang jelas. Kita pun harus dapat memilih ke negara mana TKI akan dikirim, dengan pertimbangan keselamatan dan perlindungan TKI,” tegas Heryawan usai meresmikan Desa Mandiri di Desa Kademangan Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur, Kamis (23/6) sore.

    Dikatakan lebih lanjut, apabila pemerintah pusat memutuskan untuk memberlakukan moratorium, pihaknya setuju dan mendukung penuh. Apalagi Jawa Barat  sangat berkepentingan karena selama ini menjadi pengirim TKI terbesar kedua di Indonesia, setelah NTB. "Saya berharap setelah moratorium nantinya bisa dilanjutkan dengan kajian mendalam. Apabila nantinya pengiriman TKI mau dilanjutkan harus terlebih dahulu ada MoU yang jelas untuk jaminan keselamatan dan perlindungan para TKI," kata Heryawan. Kemudian nantinya bisa dipilih juga negara tujuan dalam upaya memberikan perlindungan bagi TKI, sehingga negara tujuan harus yang bisa memberikan perlindungan. "Harus diutamakan tenaga kerja yang formal bukan informal.

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus