Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Bappppeda Turunkan 122 Orang Tenaga Surveyor dan Verifikator

    http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_25862.jpg

    SUMEDANG-Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappppeda) Kabupaten Sumedang menurunkan 122 orang petugas surveyor dan verifikator yang terdiri dari 96 orang tenaga surveyor dan 26 tenaga verifikator guna mendata Kepala Rumah Tangga Sasaran (KRTS) yang masuk kategori miskin di wilayah Kabupaten Sumedang.

    Hal tersebut disampaikan Kepala Bappppeda Kabupaten Sumedang, Drs. H. Sanusi Mawi dihadapan Bupati Sumedang, H. Eka Setiawan, para camat, lurah, serta 270 orang kepala desa se-Kabupaten Sumedang pada acara Sosialisasi Kegiatan Pro Poor KM 0 Planning dan Budgeting (P3B) yang diselenggarakan di Gedung Negara, Rabu (15/11).

    Dikatakan Sanusi, para tenaga surveyor dan tenaga verivikator tersebut merupakan orang-orang pilihan hasil dari beberapa tahapan seleksi yang meliputi seleksi administrasi, seleksi tertulis serta seleksi wawancara.

    “Hingga saat ini, pelaksanaan pendataan masih terus berjalan dan telah mencapai lebih dari 12.503 KRTS dari total 69.512 KRTS yang harus didata,’’kata Sanusi.

    Menurut Sanusi, pendataan KRTS yang masuk kategori miskin tersebut merupakan salah satu kegiatan inovasi dari pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai upaya untuk meratifikasi data kemiskinan. Dikatakan Sanusi lebih lanjut kegiatan tersebut diharapkan bisa mendapatkan data yang kemiskinan yang lebih valid, sehingga berbagai kegiatan dan program yang membidik penanggulangan kemiskinan dapat lebih terarah.

    “Salah satu bentuk terbaru dari pola pendataan kemiskinan yang dilakukan dalam pendataan adalah dengan  menggunakan teknologi yaitu menjadikan handphone yang tersambung kedalam internet menjadi alat pendataan dan masuk dalam sistem data yang terpadu di Pemerintah Provinsi Jawa Barat,”ujar Sanusi.

    Menurut Kepala Bappppeda tersebut, pola pendataan dengan cara online dapat menghilangkan atau meminimalisir kesalahan pendataan dan mengurangi kemungkinan ketidakobyektifan dalam mendata KRTS. Selain itu kata Sanusi, dengan menggunakan sistem IT, setiap pihak yang berkepentingan baik itu rumah sakit, dinas sosial, kecamatan dan kepala desa/lurah dapat mengakses keberadaan rumah tangga yang masuk dalam kategori miskin di masing masing wilayah kerjanya dengan lebih cepat.

    Sementara itu, Bupati Eka dalam kesempatan tersebut mengatakan angka kemiskinan di Sumedang selama lima tahun berturut-turut menunjukan penurunan. Dikatakan Eka lebih lanjut, angka kemiskinan tersebut dinilai masih relatif tinggi. Pasalnya, pencapaian angka kemiskinan Sumedang berada diposisi 10,57 dan lebih tinggi daripada angka kemiskinan di Jawa Barat yang berada pada posisi 8,91.

    “Angka kemiskinan merupakan salah satu  indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah Kabupaten Sumedang tahun 2014-2018, dimana pada tahun tersebut angka kemiskinan ditargetkan menurut sampai angka 9,32,’’kata Eka.

    Disampaikan Eka, pada tahun 2015 yang lalu, Sumedang memiliki 96.942 Rumah Tangga Miskin atau 288.015 jiwa. Menurutnya, angka tersebut diperoleh dari data kemiskinan atau basis data terpadu 2015 yang tertuang dalam aplikasi kilometer nol (KM 0 ).

    ‘’Dalam perjalanan waktu dari tahun 2015 ke penghujung tahun 2017, pasti akan terjadi perubahan kondisi masyarakat Kabupaten Sumedang. Dikatakan Eka, hal tersebut dapat terlihat dari berbagai macam indikator pembangunan yang ada di Sumedang seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks gini yang meningkat dari 0,35 menjadi 0,37, angka rata-rata lama sekolah, angka pengangguran yang meningkat serta indkator-indikator yang lainnya yang  dapat memungkinkan basis data terpadu 2015 menjadi tidak akurat lagi,”ujarnya.

    Diakhir sambutannya, Eka menjelaskan basis data  kemiskinan yang aktual, akurat dan faktual dapat dijadikan sebagai basis data penanggulangan kemiskinan yang ada di Sumedang. ”Semoga dengan adanya pemuktahiran basis data terpadu 2015 yang sedang dilaksanakan oleh Bappppeda dengan cara survey langsung kepada rumah tangga sasaran, dapat menjadikan Sumedang memiliki data  kemiskinan yang terupdate dan juga dapat menjadi langkah awal dalam menanggulangi kemiskinan di Sumedang,’’kata Eka di akhir sambutannya.

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus