Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Bima Minta Jajarannya APBD Harus Benar-benar Dirasakan Warga

    http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_25919.jpg

    BOGORKOTA-Wali Kota Bogor Bima Arya meminta kepada semua pengguna anggaran di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor untuk menjalankan dua hal, yakni konsisten dan fokus. Sebab, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan uang rakyat yang harus kembali dirasakan rakyat.

    Hal tersebut ditegaskan Bima saat memimpin rapat evaluasi RAPBD 2018 yang didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Ade Sarip Hidayat dan diikuti Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Staf Ahli, Kepala Bagian (Kabag), Camat di ruang Paseban Sri Bima, Balaikota Bogor, Sabtu (18/11/2017).

    Ada dua hal yang harus dilakukan agar APBD tepat sasaran, yaitu konsisten dan fokus. Pertama, keterlibatan kota Bogor di  International Council for Local Environmental Initiatives (ICLEI) membuktikan konsistensi dari periode ke periode Walikota dalam memfokuskan pada perubahan iklim dan lingkungan di forum internasional.

    “Ini salah satu contoh bahwa kita konsisten dalam pembangunan keberlanjutan yang berwawasan lingkungan,” ujar Bima.

    Kedua adalah fokus. Hal ini pula yang merupakan arahan khusus Presiden Joko Widodo saat mengumpulkan kepala daerah (Bupati, Walikota dan Gubernur) di Istana Negara. Presiden menyampaikan bahwa kepala daerah harus memperhatikan betul tentang anggaran agar tepat sasaran. 

    “Pada prinsipnya semua pasti pernah mendengar bahwa sebaik-baiknya orang adalah memberikan manfaat bagi orang lain. Sebaik-baiknya politik adalah memberikan manfaat bagi orang lain. Jadi anggaran harus dapat dirasakan warga agar memberikan manfaat” kata Bima. 

    Bima menyebut, politik itu dibagi dalam dua pengertian, yakni dalam arti terbaik dan terburuk. Politik terbaik yaitu ikhtiar untuk merebut, mempertahankan dan memperbesar kekuasaan untuk kesejahteraan serta kemaslahatan umat dalam waktu yang panjang. Sementara itu, Politik terburuk adalah ikhtiar untuk merebut, mempertahankan dan memperbesar kekuasaan untuk kepentingan jangka pendek, sendiri, kelompok atau partai.

    “Kita bisa menjalankan politik terbaik itu, tidak saja sebagai Walikota tapi bagi semua pengguna anggaran, bagaimana APBD Rp. 2,3 triliun itu hanya memberikan maslahat bagi rakyat tanpa terkecuali, semua harus fokus pada anggaran karena kita punya kemewahan untuk beribadah yang manfaat melalui jabatan yang diemban,” terangnya.

    Ia mengaku termasuk orang yang percaya bahwa nothing is impossible. Yang tidak mungkin menjadi mungkin, karena jika bersama itu semua bisa diraih, seperti Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, Sertifikat Adipura, kemacetan terurai dipusat kota. 

    “Itu contoh yang tadinya tidak mungkin menjadi mungkin jika dilakukan bersama-sama, karena itu saya ingin kita bekerja betul-betul dengan hati untuk mengelola anggaran demi kepentingan rakyat lebih luas,” jelasnya.

    Menurutnya, zaman sudah berubah, karena bekerja tidak hanya faktor kedekatan dan pendekatan tetapi betul-betul dengan memperlihatkan capaian kinerja.

    “Diamond is always be diamond atau berlian akan tetap menjadi berlian walaupun di dalam lumpur. Untuk itu, saya ingin kita semua fokus meneguhkan komitmen, semangat kita bahwa APBD adalah uang rakyat yang harus kembali ke rakyat. Memang ini tidak mudah, karena banyak tantangan dan hambatan, tetapi kita harus selalu optimis,” tegasnya. (Humas)

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus