Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    PPID Cekatan Akan Meningkatkan Kepercayaan Publik

    http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_26249.jpg

    PURWAKARTA-Keberadaan PPID pada setiap Badan Publik termasuk Pemerintah Daerah, merupakan bagian dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) yang diamanatkan oleh Inpres 10/2016. 

    Melalui kebijakan tersebut, keberadaan PPID diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah Prov. Jabar, dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan di Jawa Barat.

    Hal demikian disampaikan oleh Kabag Pelayanan Media dan Informasi Setda Prov. Jabar,  Poppy Purbawati kepada jabarprov.go.id   pada Rakor PPID 4 sd 6 Desember 2017 di Purwakarta. 

    Dikatakan Popy, kewajiban PPID adalah menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, ekonomis dan dengan cara sederhana. 

    Dalam rangka memenuhi kewajiban PPID inilah, seluruh PPID pembantu lingkup Pemprov Jabar mengikuti Rakor sekaligus simulasi dan praktek menyusun SOP PPID, jelas Poppy. 

    Salah satu nara sumber yang membahas SOP PPID adalah Handayani Ningrum, Kabid Fasilitasi Pengaduan dan Pengelolaan Informasi Puspen Sekjen Kemendagri. 

    Dikatakan oleh Handayani, penilaian kinerja pemerintah daerah dimulai dari keterbukaan informasinya. Manakala tidak ada transparansi, maka bisa dipastikan kinerja pemerintahan akan bernilai buruk pula. Oleh karenanya, PPID harus dapat menjalankan kewajibannya menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi melalui penetapan standar layanan iformasi di lingkungan PPID perangkat daerah, ujarnya.

    Berdasarkan Permendagri No.3/2017, asas pelayanan informasi  meliputi transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Asas ini mendasari SOP Pelayanan Informasi Publik. Adapun SOP diantaranya meliputi operasional pelayanan oleh front office dan back office, layanan oleh desk, waktu pelayanan, mekanisme permohonan dan pelayanan informasi, jangka waktu penyelesaian, biaya, kompetensi pelaksana, laporan operasional layanan, dan keberatan atas pemberian informasi.

    Handayani mengungkapkan, ada syarat minimal bagi pemohon informasi yakni mencantumkan identitas, alamat, kompetensi permohonan informasi, mencantumkan maksud dan tujuan meminta informasi dan menyatakan kesediaan membayar biaya copy informasi, ujar Handayani. 

    Khusus terkait permohonan informasi keuangan yang boleh meminta data/bukti spj adalah lembaga auditor/inspektoriat. Dan untuk transparansi anggaran, informasi yang dapat dibuka adalah informasi yang telah di audit. Namun ini semua berpulang kepada daftar informasi yang dikeluarkan oleh badan publik, dalam hal ini adalah atasan ppid, pungkas Handayani. 

    Selanjutnya dalam simulasi, dibahas Mengenai SOP penyusunan daftar informasi publik, pelayanan permohonan informasi publik, pengecualian informasi secara aktif dan pasif, penanganan pernyataan keberatan, dan SOP fasilitasi sengketa informasi. (vit)

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus