Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Dan Satriana: Menyelesaikan Sengketa Informasi Utamakan Mediasi

    http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/DAN-SATRIANA.jpg

    BANDUNG-Ketua Komisi Informasi Provinsi (KIP) Jawa Barat, Dan Satriana menegaskan, pihaknya akan mengutamakan jalur mediasi dalam menyelesaikan sengketa informasi. Kecuali karena hal-hal tertentu, salah satu atau kedua belah pihak meminta untuk diselesaikan melalui ajudikasi.

    “Saya kira semangat dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah bukan semangat menghukum, tetapi semangatnya adalah mendorong perbaikan-perbaikan, termasuk di dalamnya adalah perbaikan tata kelola pemerintahan di badan publik,” kata Dan Satriana di kantor Diskominfo Jabar, Jalan Tamansari, Bandung kepada jabarprov.go.id.

    Dengan penyelesaian sengketa informasi melalui mediasi, lanjut Sarjana Antropologi jebolan Unpad Bandung itu, kedua belah pihak akan mendapat pembelajaran dan menyepakati untuk saling memperbaiki diri.

    Dan menjelaskan, dalam dua bulan pertama setelah dilantik menjadi komisioner KIP Jabar, pihaknya masih banyak menghabiskan energy untuk menata internal, mulai dari menyusun program, pengembangan kode etik, tata tertib lembaga dan mempersiapkan mekanisme sumber daya manusia dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

    “Mudah-mudahan kesabaran masyarakat menunggu layanan kami dalam dua bulan tersebut terbayar nanti. Mudah-mudahan ke depan,  kami sudah bisa memberikan atau melakukan pelayanan kepada masyarakat maupun melakukan kegiatan-kegiatan bersama masyarakat,” katanya.

    Kehadiran Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik, menurut Dan, harus dilihat sebagai bentuk kepastian bagi kedua belah pihak, baik bagi badan public maupun masyarakat pemohon informasi. Tidak ada alasan bagi badan public untuk merasa takut atau merasa khawatir dengan adanya UU KIP. Justru dengan adanya undang-undang tersebut, badan public mempunyai kepastian dalam mengelola informasi dan memberikan informasi kepada masyarakat.

    Sedangkan bagi masyarakat, undang-undang tersebut memberikan perlindungan dan kepastian karena peningkatan partisipasi masyarakat akan sangat terbantu jika masyarakatnya mampu mengakses informasi dan mendapatkan pengetahuan tentang kebijakan maupun tentang hal lain yang berpengaruh dalam hidupnya.

    “Jadi, dua-duanya harusnya menyambut undang-undang KIP ini dengan gembira. Dengan semangat memperbaiki diri dan memanfaatkan undang-undang ini, pada akhirnya undang-undang ini akan terlihat berguna jika memberikan kontribusi kepada kesejahteraan masyarakat,” katanya. (enal)

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus