Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Pilkada Jabar, KPU Imbau Peran Aktif Semua Pihak

    http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_26343.jpg

    BANDUNG- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat siap menyelenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu) 2018. KPU juga mengajak semua pihak termasuk insan pers untuk berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan setiap tahapan Pemilu.

    "Bukan hanya sekedar nyoblos saja tapi setiap tahapan Pemilu harus diikuti,"kata Ketua KPU Jabar Yayat Hidayat kepada wartawan di Bandung, Jumat (8/12/2017)

    Dia mengungkapkan apabila semua pihak bisa mengikuti setiap tahapan Pemilu maka bisa mengapresiasi maupun mengkritik proses jalannya pesta demokrasi tersebut. 

    "Kalau setiap tahapan diikuti pasti bisa mengevaluasi, mengapresiasi, meluruskan dan membenarkan termasuk mengawasi proses Pemilu,"tegas Yayat 

    Adapun, Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Badan Pengawan Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat, Yusuf Kurnia menyebutkan bahwa hakikatnya kedaulatan itu berada di tangan rakyat oleh karena itu penyelenggaraan pilkada merupakan hak publik bukan berada di tangan KPU maupun Bawaslu.

    "Kami ingin mengembalikan kesadaran masyarakat bahwa Pilkada merupakan milik publik,"ujar Yusuf 

    Dia menjelaskan dalam beberapa penyelenggaraan Pilkada masih ditemukan beberapa pelanggaran. untuk itu, Bawaslu Jabar ingin mengedukasi masyarakat agar bisa menekan potensi pelanggaran yang terjadi di dalam Pilkada.

    "Karena pencegahan pelanggaran Pilkada jauh lebih penting daripada penindakan,"tegas Yusuf

    Bawaslu Jabar juga berkomitmen untuk terus mensosialisasikan Pilkada karena penegakan hukum pada Pemilu merupakan pilihan terakhir. 

    Selain itu, tujuannya ingin melibatkan masyarakat sejak awal dalam penyelenggaraan pilkada sehingga keterlibatan masyarakat tidak hanya sebatas mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam menggunakan hak konstitusionalnya saja tapi bersama-sama mengawasi sejak tahapan awal pelaksanaan Pilkada Jabar. 

    "Jadi masyarakat turut mengawasi sejak pendataan pemilih, pencalonan, kampanye sampai puncak pelaksanaan Pilkada Jawa Barat," pungkasnya(MAT)

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus